Medan, MISTAR.ID - Pemko Medan diminta memperkuat pendataan dan pemutakhiran data penerima bansos serta menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, dalam rapat paripurna dengan agenda Ranperda perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di gedung dewan, Senin (26/10/2026).

“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup lewat bansos, pendataan harus diperkuat. Jangan sampai data salah yang malah melahirkan kebijakan yang salah,” ucapnya.

Tia mengatakan, kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, keterampilan, dan modal usaha.

“Harapan kita perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan nanti benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak bisa diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan,” katanya.

Menurut Tia, hal yang lebih penting adalah ketersediaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, pendampingan usaha, serta akses pembiayaan.

“Tolok ukurnya adalah berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan. Semua program yang dijalankan apakah benar-benar terealisasi di lapangan. Tugas Pemko Medan memastikan itu semua, sehingga program bisa berjalan lancar dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Untuk itu, Tia mengingatkan Pemko Medan agar melakukan evaluasi berkala terhadap upaya penanggulangan kemiskinan maupun program bantuan bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti lansia yang hidup sendiri, penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, dan warga yang kehilangan mata pencaharian, harus menjadi prioritas.

“Perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia yang hidup sendiri, penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin dan warga yang kehilangan mata pencaharian harus menjadi prioritas. Pastikan akses terhadap mereka gampang, jangan sampai dipersulit birokrasi,” ujarnya. (*)