Medan, MISTAR.ID - Ribuan warga mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk melakukan verifikasi status dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.

Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemuthakhiran DTSEN masyarakat lebih intensif. Adapun loket layanan BPS banyak didatangi oleh calon mahasiswa baru yang sedang mengurus keperluan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Asim menyampaikan, BPS Sumut akan terus melayani konsultasi dan verifikasi data, baik secara digital seperti aplikasi Cek Bansos dan Cek DTKS, maupun layanan tatap muka di kantor BPS kabupaten/kota dan provinsi.

"Ada sekitar 6.000 yang melakukan pendaftaran, tapi baru beberapa yang sudah submit dan terpenuhi persyaratannya. Saat ini prosesnya sedang diolah pusat. Jadi kami di BPS sangat menerima pemutakhiran DTKS, terutama bagi calon mahasiswa baru dari keluarga tidak mampu," kata Asim, Jumat (4/9/2026).

Dalam pengurusan pemutakhiran data KIP Kuliah, BPS menetapkan alur yang sederhana agar mahasiswa bisa memantau secara mandiri. Tahapannya diawali dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) resmi yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa.

Kemudian mengunggah dokumen persyaratan ke dalam sistem agar dapat diverifikasi oleh tim BPS. Selanjutnya memantau hasil pembaruan data secara mandiri dalam kurun waktu dua minggu setelah submit data.

Asim mengimbau bagi calon mahasiswa diharap lebih berinisiatif mengurus data sendiri tanpa merepotkan orang tua untuk datang ke kantor BPS. Selain itu, ia juga berempati dan mendukung para mahasiswa yang sedang berjuang.

"Saya juga dulu dari keluarga yang tidak mampu, saya tahu perjuangan seorang calon mahasiswa untuk bisa berkuliah, lulus, dan memperbaiki kehidupan keluarga," ucapnya.

Di tengah proses pendataan, BPS juga menerima keluhan dari masyarakat mulai dari status desil yang tidak muncul, hingga golongan desil yang tidak sesuai.

Asim menjelaskan, desil yang tidak muncul biasanya disebabkan kesalahan input data oleh warga, terburu-buru mengecek padahal belum menekan tombol submit, atau data masih tahap pemrosesan.

Asim meluruskan pandangan keliru di masyarakat yang sering menganggap desil sebagai penentu indikator kaya dan miskin.

"Desil ini sebenarnya perankingan kesejahteraan secara relatif, tidak bisa membandingkan antar wilayah. Itu bukan ukuran kaya dan miskin, variabelnya bukan pendapatan atau pengeluaran saja, ada sekitar 41 variabel yang diolah dengan metode statistik dari 18 kementerian/lembaga," ujar Asim.

Pemanfaatan data desil seluruhnya diserahkan kepada kebutuhan masing-masing kementerian atau pemerintah daerah penyelenggara program. Berbeda program, berbeda pula sasaran desilnya.

Bantuan pangan dasar biasanya ditujukan pada desil 1 hingga 4 dan bantuan perumahan atau bedah rumah menjangkau hingga desil 8.

Merespons adanya kasus pengemudi ojek online disabilitas yang masuk ke Desil 6-10 sehingga tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah, Asim menyoroti pentingnya sikap kooperatif warga saat didata.

Jika seseorang berhak mendapat bantuan namun tidak pernah menerimanya, langkah utama yang harus dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data. Sayangnya, BPS sering mendapati warga yang menghindar, menyembunyikan data, hingga mengusir petugas karena termakan isu palsu terkait penagihan pajak.

"Kalau ada orang tidak pernah dapat bantuan tapi tidak mau didata dan dimutakhirkan, maka perankingannya tidak bergerak. Itu bahaya. Saat ini pemutakhiran data nasional sekitar 33,32 persen. Semakin menghindar dari petugas, warga semakin tidak pernah ada dalam peta kesejahteraan," tutur Asim.