Jakarta, MISTAR.ID – Pemerintah tengah menyiapkan skema penerapan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) secara bertahap. Rencana tersebut berpotensi mulai diterapkan pada 2027 dan dilanjutkan hingga 2029 apabila kebijakan kuliah gratis belum dapat diberlakukan secara menyeluruh dalam satu tahap.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan biaya standar setiap mahasiswa sekaligus memetakan kondisi masing-masing PTN.

Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan pola penerapan pendidikan tinggi gratis.

“Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” ujar Brian dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI, Selasa (22/9/2026).

Menurut Brian, kajian tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai akses pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan anggaran secara menyeluruh, serta mempertimbangkan kondisi setiap PTN sebelum menetapkan skema kebijakan.

“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” kata Brian.

Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi serta jumlah mahasiswa. Data tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pembiayaan secara lebih menyeluruh.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, pemerintah membuka kemungkinan penerapan kuliah gratis secara langsung. Namun, jika masih diperlukan penyesuaian dari sisi pembiayaan maupun kesiapan PTN, penerapan secara bertahap pada 2027, 2028, dan 2029 menjadi salah satu skenario yang disiapkan.

Di sisi lain, Kemendiktisaintek juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah program bantuan pendidikan tinggi yang sudah berjalan, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Evaluasi tersebut ditujukan untuk memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan mengakses pendidikan tinggi.

“Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tutur Brian.

Brian menyebut pemerintah saat ini telah memberikan dukungan melalui berbagai skema afirmasi. Mahasiswa PTN yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4 telah mendapatkan dukungan beasiswa.

Sementara itu, mahasiswa penerima afirmasi dengan kontribusi biaya yang sangat rendah hingga tanpa biaya disebut telah mencapai lebih dari 28 persen di PTN. Pemerintah masih akan memfinalisasi perhitungan kebutuhan anggaran dan pemetaan kondisi masing-masing PTN sebelum hasil kajian tersebut dilaporkan kepada Presiden.

Untuk kebutuhan pembiayaan kuliah gratis bagi seluruh PTN, pemerintah memperkirakan anggarannya mencapai Rp93,7 triliun. Angka tersebut mencakup 2.833.169 mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTN, baik pada jenjang vokasi maupun akademik, yakni D3, D4, dan S1.

“Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung, itu nilainya Rp93,7 triliun untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri, baik untuk vokasi maupun akademik, jadi D3, D4, dan S1,” ujar Brian.