Medan, MISTAR.ID

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumut memastikan agar seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut siap menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025.

Kepala BPMP Sumut, Tajuddin Idris, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian sosialisasi dengan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, operator Dapodik, serta instansi terkait.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami aturan baru dan dapat menyusun petunjuk teknis (juknis) sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

“Kita menekankan kewenangan Pemerintah Daerah di antaranya menyusun juknis, menetapkan wilayah, domisili, kemudian menentukan jumlah rombel (rombongan belajar),” katanya kepada Mistar, Kamis (13/3/2025).

Tajuddin menegaskan bahwa dalam menentukan jumlah rombel, satuan pendidikan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas selain ruang kelas yang tersedia. Hal ini untuk memastikan bahwa daya tampung sekolah tetap sesuai dengan kapasitas yang ada dan tidak ada manipulasi data dalam penerimaan siswa baru.

Selain itu, kebijakan baru juga memungkinkan lintas kabupaten/kota dalam penerimaan siswa jika jarak ke sekolah lebih dekat dan ada kesepakatan antara pemerintah daerah. Hal ini, sebutnya, diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah.

Sementara untuk daerah terpencil, terluar, tertinggal (3T), BPMP Sumut memberikan kebijakan khusus agar siswa tetap bisa bersekolah. "Daerah 3T ini diberikan fleksibilitas. Mereka tidak harus mengikuti ini, jadi ada kekhasan sendiri,” ujarnya seraya berharap melalui sosialisasi yang dilakukan, SPMB 2025 dapat berjalan lebih terstruktur dan transparan. (susan/hm24)