Samosir, MISTAR.ID - Proses seleksi dan penetapan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Samosir dipertanyakan. Pemerintah Kabupaten Samosir diminta membuka dokumen dan menjelaskan secara transparan seluruh tahapan seleksi yang berlangsung pada Mei hingga Juni 2025.

Permintaan klarifikasi tertulis itu disampaikan Tetty Naibaho, warga Pangururan yang juga Ketua SMSI Samosir, kepada Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Kamis (13/8/2026).

Tetty mengatakan pertanyaan tersebut bukan ditujukan kepada pribadi tertentu, melainkan untuk memastikan proses pembentukan Dewan Pendidikan berlangsung transparan, objektif, dan sesuai ketentuan.

“Yang kita pertanyakan bukan pribadi seseorang. Kita ingin memastikan prosesnya transparan, objektif, dan sesuai aturan. Kalau memang semuanya sudah sesuai, tentu tidak ada alasan untuk tidak menjelaskannya kepada publik,” ujar Tetty.

Salah satu hal yang menjadi sorotan, kata Tetty, adalah posisi Jonson Gultom saat proses seleksi berlangsung. Menurut informasi yang diketahuinya, seleksi dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2025, ketika Jonson masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

Karena itu, Tetty meminta Pemkab Samosir menjelaskan mekanisme seleksi apabila pejabat yang masih berkaitan langsung dengan bidang pendidikan turut menjadi peserta.

“Kalau yang bersangkutan ikut dalam seleksi, kita ingin tahu apakah ada mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan. Siapa panitianya, siapa yang melakukan wawancara, siapa yang memberikan penilaian, dan siapa yang mengusulkan nama-nama hasil seleksi,” katanya.

Menurut Tetty, penjelasan tersebut penting karena Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis dalam memberikan pertimbangan serta mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

“Kalau Dewan Pendidikan nantinya ikut berbicara mengenai persoalan pendidikan, maka proses pembentukannya sejak awal juga harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.