Medan, MISTAR.ID (27/7/2026) – Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Rapidin Simbolon, menyoroti kasus korupsi dan kriminalisasi terhadap para pejuang demokrasi. Hal itu disampaikannya saat memimpin peringatan peristiwa "Kudatuli" atau Kerusuhan 27 Juli 1996 di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting, Senin (27/7/2026).

Ia menegaskan bahwa di tengah peringatan 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996 tersebut, kondisi bangsa saat ini justru mencerminkan kemunduran.

"Korupsi terjadi di mana-mana saat ini, dan kriminalisasi terhadap aktivis pro-demokrasi merajalela," ujar anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.

Ia bahkan mencontohkan kasus seorang aktivis demokrasi yang diserang menggunakan air keras. Menurutnya, aktivis tersebut masih menjalani perawatan akibat kehilangan fungsi indra dan kabarnya memerlukan penanganan medis di luar negeri. Ia menilai ruang demokrasi saat ini semakin terhimpit.

"Saat ini, Saudara-saudara, demokrasi kita sedang terancam. Mereka yang bersuara dibungkam dan mereka yang mengungkapkan kebenaran disalahkan. Itulah yang sedang terjadi saat ini," ucapnya.

Ia menganggap situasi tersebut ironis, mengingat hal itu terjadi 30 tahun setelah peristiwa 27 Juli 1996 yang menjadi salah satu momentum perjuangan menegakkan demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Lebih jauh, ia menegaskan proses reformasi telah terhenti di tengah kondisi ekonomi nasional yang memburuk. Ia menyebut nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS dan mata uang kawasan Asia Tenggara, sementara defisit anggaran negara kian mendekati batas yang diizinkan oleh undang-undang.

"Defisit anggaran kita mendekati batas 3 persen yang ditetapkan oleh peraturan," ujarnya.

Di hadapan para kader dan pengurus partai, Rapidin mendesak seluruh anggota PDI Perjuangan untuk tidak terjerumus ke dalam gaya hidup hedonis maupun terlibat dalam praktik penyaluran anggaran yang tidak tepat sasaran.

"Jangan sampai kita terbawa arus tren negatif, jangan sampai kita terbuai oleh gemerlap duniawi, hura-hura, ataupun pemborosan anggaran untuk program-program yang tidak tepat sasaran," tegasnya. (hm27)