Labura, MISTAR.ID - Sejumlah jabatan eselon II yang kini disebut Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) masih dipercayakan kepada pejabat pelaksana tugas (Plt). Bahkan, beberapa jabatan tersebut disebut telah lebih dari enam bulan dijalankan oleh Plt.

Informasi yang dihimpun pada Kamis (3/9/2026), sejumlah jabatan yang masih diisi Plt di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Ketahanan Pangan (Hanpang), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

Kondisi serupa juga terjadi di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami pergantian pimpinan dalam waktu relatif singkat. Salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika Labura. Sejak pengunduran diri Kepala Dinas Kominfo sebelumnya, Timbul Harianja, posisi tersebut telah beberapa kali berganti pejabat yang menjalankan tugas.

Pimpinan sementara di antaranya Yudha Iskandar Aruan, kemudian Simon Barus, Mashut, dan saat ini dipercayakan kepada T Silaban. Sementara T Silaban sendiri diketahui masih menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Persidangan di DPRD Labura.

Pergantian pimpinan yang berlangsung beberapa kali tersebut dinilai dapat memengaruhi kesinambungan program dan kebijakan OPD, terutama ketika posisi strategis belum ditempati pejabat definitif.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Labura, Lahamuddin Munthe, telah dikonfirmasi mengenai kondisi sejumlah jabatan JTP yang masih diisi Plt. Namun, sejak beberapa hari lalu hingga Kamis (3/9/2026), yang bersangkutan belum memberikan jawaban terkait persoalan tersebut.

Di sisi lain, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Labura juga dikabarkan akan memasuki masa pensiun tahun ini.

Di antaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan. Kondisi tersebut berpotensi menambah daftar jabatan strategis yang membutuhkan pengisian secara definitif. Kondisi ini menjadi sorotan karena dinilai dapat memengaruhi efektivitas pelayanan pemerintahan serta pelaksanaan anggaran daerah.

Anggota DPRD Labura, Lumba Munthe, menilai kondisi banyaknya jabatan pimpinan OPD yang belum definitif dapat memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Politisi Partai Demokrat tersebut menyebut situasi itu sangat merugikan, terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

"Sangat merugikan. Terutama pada fungsi pelayanan," kata Lumba.

Menurutnya, keberadaan pimpinan OPD yang belum definitif juga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat anggaran tidak terserap secara maksimal.

Lumba menjelaskan, tidak optimalnya penggunaan anggaran dapat berdampak pada munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Menurut dia, anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat justru berisiko tidak terealisasi secara maksimal ketika pelaksanaan program tidak berjalan optimal.

"Aturan anggarannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, jadi tidak terealisasi secara maksimal," pungkas politisi paling senior di DPRD Labura tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian karena jabatan pimpinan OPD memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintahan, pelayanan publik, dan penggunaan anggaran berjalan sesuai target.

Pengisian jabatan secara definitif pun dinilai penting agar roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Labura dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.