Medan, MISTAR.ID (14/8/2026) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Salmon Sumihar Sagala, menyambut baik arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penyelidikan menyeluruh terhadap operasi pertambangan ilegal di berbagai wilayah.

Menurutnya, instruksi ini merupakan langkah tegas untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang kian marak dan merugikan negara serta masyarakat dan harus dilaksanakan tanpa rasa takut maupun pandang bulu.

Hal itu disampaikannya menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, acara yang ia saksikan secara langsung melalui siaran Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jumat (14/8/2026).

"Ini adalah arahan yang sangat jelas dari Presiden yang wajib kita dukung. Jika benar ada operasi tambang ilegal yang dilindungi oleh oknum pejabat, tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terlibat harus diselidiki dan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut.

Ia menilai, persoalan tambang ilegal tidak hanya mengakibatkan kerugian negara dari sisi pendapatan, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan, risiko terhadap keselamatan publik, sengketa lahan, serta melemahnya tata kelola sumber daya alam.

“Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan saja, sementara pihak penyandang dana, otak intelektual, dan pelindung justru lolos dari jerat hukum. Kita juga mendesak TNI dan Polri untuk memetakan wilayah-wilayah yang diduga menjadi lokasi maraknya kegiatan tambang tanpa izin,” ucapnya.

Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan bahwa tambang ilegal tidak kembali beroperasi setelah tindakan penegakan hukum dilakukan.

"Kami menginginkan penegakan hukum yang benar-benar menyasar akar permasalahan. Tidak cukup hanya dengan menangkap operator atau pekerja lapangan; pihak otak pelaku, penyandang dana, dan pihak-pihak di balik layar harus diungkap. Jika ada oknum pejabat yang terlibat, mereka harus dikenai sanksi yang jauh lebih berat," ujarnya.

Khusus mengenai wilayah Sumatera Utara, ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap potensi aktivitas pertambangan ilegal yang mengancam lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia menyerukan adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk melaporkan dan menghentikan operasi pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.

Ia menambahkan bahwa sumber daya alam Indonesia merupakan aset negara yang harus dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak melalui praktik ilegal.

"Fraksi PDIP DPRD Sumut mendukung penuh langkah Presiden. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Usut sampai tuntas, bongkar pemodalnya, siapa pengendali dan pelindungnya. Jangan ada yang tebang pilih, jangan ada yang kebal hukum," tegasnya. (hm27)