Asahan, MISTAR.ID – Wakil Bupati Asahan, Rianto mengaku sedang menunggu hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Asahan yang diduga mencurangi absensi kehadiran secara sistem online menggunakan fake GPS.

“Diduga terindikasi menggunakan fake GPS akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh BKPSDM dan Inspektorat. Apakah terbukti atau tidak, tunggu hasilnya,” kata Wabup Rianto menjawab konfirmasi wartawan, Kamis (23/7/2026).

Untuk diketahui, Wabup Rianto pada apel pagi kemarin telah mengumpulkan ratusan ASN tersebut yang diduga melakukan kecurangan absensi. Dalam kesempatan itu, Rianto sempat memberikan pengarahan dan mengingatkan kepada para pegawainya agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi.

“ASN diharapkan bekerja dengan baik, disiplin, dan penuh dedikasi,” pintanya.

Sebelumnya, Sekretaris BKPSDM Asahan, Faisal Sinaga, menyebutkan pihaknya menemukan modus absen tanpa datang ke kantor yang dilakukan menggunakan aplikasi ilegal berbayar yang dapat diinstal melalui ponsel.

“Sudah ada yang kedapatan memakai itu, semacam fake GPS. Jadi bisa absen tanpa harus berada di kantor. Ini sedang menjadi perhatian bagi kami di BKPSDM,” kata Faisal saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Selama ini, sistem absensi elektronik ASN dilakukan dengan identifikasi wajah dan pencocokan lokasi. ASN wajib berada di kantor sesuai titik yang telah ditentukan saat melakukan presensi masuk maupun pulang kerja.

Dengan menggunakan aplikasi fake GPS ilegal, ASN dapat melakukan absensi dari rumah atau bahkan saat berada di luar kota. Padahal, jika tidak melakukan absensi sesuai ketentuan, hal tersebut dapat berdampak pada pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

Sekretaris Inspektorat Asahan, Abdul Rahman, menyatakan pihaknya sudah mengantongi nama-nama ASN yang terindikasi melakukan akal-akalan absen menggunakan fake GPS. Pihaknya akan mulai memeriksa mereka yang terlibat pada pekan depan.

“Kami menerima data dari BKPSDM. Jumlahnya yang diduga ada kurang lebih 300 orang. Data itu diterima minggu lalu. Karena sebagian besar pegawai pemeriksa kami sedang mengikuti pelatihan di Medan, pemeriksaan akan dilakukan mulai pekan depan,” kata Rahman saat dijumpai di kantornya, Selasa (21/7) lalu.