Pematangsiantar, MISTAR.ID (2/11/2026) – Pelaksanaan proyek tahunan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menjadi sorotan. Pasalnya, keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengerjaan sejumlah proyek dinilai belum maksimal. Kondisi ini menuai kekecewaan masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan lebih besar untuk terlibat.

Bahkan, persoalan ini muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Pematangsiantar bersama mitra kerja, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Dalam forum tersebut, anggota legislatif menyoroti banyaknya tenaga kerja dan perusahaan lokal yang tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek.

Anggota Komisi III DPRD Pematangsiantar, Andika Prayogi Sinaga, mengatakan persoalan ini harus menjadi perhatian khusus pihak dinas. Menurutnya, banyak kepala tukang telah menyampaikan keluhan hingga persoalan tersebut akhirnya dibawa ke DPRD.

"Ini harus diperhatikan juga, jangan sampai tidak diperhatikan. Karena banyak kepala tukang yang mengeluh. Dan sama yang mereka kerjakan dengan di lapangan saat ini sama juga," ujar Andika Prayogi, Senin (2/11/2026).

Lanjut Andika, pihaknya tidak hanya menerima keluhan, tetapi juga menemukan persoalan tersebut secara langsung saat melakukan peninjauan pengerjaan proyek di sejumlah lokasi di Kota Pematangsiantar.

"Ini kami dapati ada dari Tebing Tinggi, dari Perdagangan, Kota Medan, dan dari Simalungun. Tidak ada yang dari Siantar, dan itu cuma satu. Pengerjaannya di Jalan Rajamin Purba. Harapan kami, diingatkan Pak Kadis agar teman-teman PPK bisa memprioritaskan pekerja dari Kota Pematangsiantar," ujarnya.

"Jangan orang menikmati uang kita, masyarakat kita jadi penonton. Nggak boleh begitu, ini saja dulu, tentang tenaga kerja. Tolong dulu diprioritaskan dari Kota Pematangsiantar, banyak pengangguran di kota ini. Jangan sampai mereka menuntut sama kami, tidak ada pekerjaan," ujarnya lagi.

Dikatakannya, saat ini banyak pekerjaan yang bisa diberikan kepada tenaga kerja lokal.

"Entah menjadi tukang, kenek bangunan, atau pengawas proyek bisa. Beberapa titik proyek dikerjakan oleh orang luar," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kota Pematangsiantar, Sopian Purba, tidak membantah adanya tenaga kerja dari luar daerah yang saat ini sedang mengerjakan proyek. Ke depan, pihaknya akan memprioritaskan pekerja lokal untuk mengerjakan proyek.

"Kalau tenaga kerja, berarti kalau kita katakan ada 250 titik pekerjaan dikali lima pekerja, sekitar seribu lebih. Dan untuk pengaspalan lebih dari lima. Ke depan kita buat komitmen barangkali untuk penguatan di luar skill, kadang-kadang tukang ini menyangkut kepercayaan. Jadi, ke depan untuk Penunjukan Langsung (PL) wajib perusahaannya dari Siantar," ujar Sopian, Senin (2/11/2026).

Ketika disinggung apakah perusahaan lokal tidak ada yang memenuhi syarat sehingga perusahaan dari luar daerah mengerjakan proyek, Sopian menyampaikan bahwa perusahaan lokal yang ada belum memiliki persyaratan yang dibutuhkan.

"Jadi, saat ini ada persyaratan yang agak sulit dimiliki perusahaan dari Siantar. Termasuk sertifikasi, sehingga banyak perusahaan dari luar. Tapi saya lihat pekerja dari Siantar, ke depan juga perusahaan akan disesuaikan dengan LKPP," ucapnya. (hm27)