Pematangsiantar, MISTAR.ID (30/7/2026) – Kenaikan harga bahan bangunan di Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun semakin membebani sektor konstruksi dan properti. Harga material manufaktur seperti semen dan besi dilaporkan melonjak hingga 100 persen di sejumlah toko bangunan. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar fluktuasi pasar, melainkan persoalan ekonomi yang berdampak terhadap seluruh rantai industri konstruksi dan properti di wilayah tersebut.

Pengusaha, kontraktor, dan masyarakat pun langsung merasakan dampaknya. Tekanan biaya yang terus meningkat membuat berbagai pihak harus menghadapi tantangan yang semakin berat. Pengamat ekonomi dari Universitas Simalungun, Darwin Damanik, mengatakan kondisi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba.

"Ada kombinasi faktor yang membuat situasi makin buruk, mulai dari konflik geopolitik global yang mengerek harga minyak dan gas, nilai tukar rupiah yang melemah sehingga biaya impor bahan baku makin mahal, hingga biaya logistik di dalam negeri yang melonjak akibat kenaikan harga BBM dan ongkos transportasi. Semuanya akhirnya berimbas pada harga bahan bangunan yang terus naik," ujarnya kepada MISTAR.ID, Kamis (30/7/2026).

Darwin juga mengingatkan, kenaikan harga bahan baku memicu efek domino. Inflasi yang didorong kenaikan biaya produksi membuat anggaran proyek pemerintah maupun swasta membengkak jauh dari perkiraan awal. Akibatnya, risiko gagal bayar dan penundaan proyek semakin tinggi. Kontraktor pun terpaksa mengurangi volume pekerjaan demi menjaga arus kas, sehingga peluang kerja di sektor konstruksi ikut menyusut.

"Sektor properti paling parah terkena imbas. Pengembang perumahan, terutama yang berskala kecil dan menengah, benar-benar terseok-seok. Margin keuntungan mereka habis, dan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah ikut terancam. Banyak developer dipaksa berhenti membangun karena biaya produksi tidak sesuai dengan harga jual yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau dibiarkan, makin banyak pengembang yang bisa bangkrut," ucapnya.

Darwin meminta pemerintah kota dan kabupaten segera mengambil langkah, tidak hanya menjadi penonton ketika situasi semakin memburuk. Menurutnya, ada tiga langkah konkret yang perlu segera dilakukan.

Pertama, pengawasan distribusi bahan bangunan harus diperketat. Pemerintah perlu bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan kepolisian untuk mengaudit agen serta distributor. Tujuannya, mencegah praktik penimbunan material penting seperti semen dan besi.

Kedua, pemerintah daerah perlu memperbarui Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) proyek secara berkala mengikuti perkembangan harga di lapangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan bergerak cepat agar proses lelang proyek tetap berjalan dan tidak batal akibat lonjakan harga material.

Terakhir, Darwin menyarankan pemerintah mendorong penggunaan material lokal yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diproduksi pelaku UMKM di Simalungun. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar daerah sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

"Intinya, krisis ini harus dihadapi bersama dan pemerintah tidak boleh lambat. Kalau tidak cepat diantisipasi, lonjakan harga bahan bangunan akan semakin besar dan efek domino terhadap perekonomian di Siantar-Simalungun juga semakin luas," tuturnya. (hm27)