Texas, MISTAR.ID - Sejumlah pemilik tanah, peternak, pelaku usaha, dan organisasi konservasi di kawasan Big Bend, Texas, menggugat rencana pemerintahan Presiden Donald Trump membangun tembok serta infrastruktur pengamanan di sepanjang perbatasan Amerika Serikat (AS) dengan Meksiko.

Gugatan tersebut diajukan organisasi Conserve Big Bend dengan dukungan puluhan pemilik lahan. Mereka berupaya menghentikan pembangunan infrastruktur perbatasan yang dinilai dapat mengubah bentang alam sekaligus mengancam kehidupan masyarakat di kawasan terpencil Texas itu.

Pemerintah AS tengah mempercepat program senilai sekitar 46 miliar dolar AS untuk memperkuat hampir 2.000 mil atau sekitar 3.200 kilometer perbatasan selatan negara tersebut.

Dilansir Associated Press, Senin (14/9/2026), program itu mencakup pembangunan pagar baja setinggi sekitar 9 meter, penghalang kendaraan, jalan, serta pemasangan teknologi pendeteksi untuk mencegah penyelundupan dan masuknya migran secara ilegal.

Namun, pembangunan tersebut menghadapi sejumlah gugatan dan penolakan di Texas. Penentangnya berasal dari pemilik lahan, kelompok lingkungan, pemandu wisata, pejabat daerah hingga aparat penegak hukum setempat.

Sejarawan dan arkeolog Big Bend, David Keller, mengatakan pemerintah telah meremehkan keterikatan masyarakat terhadap kawasan tersebut.

“Bagi kami, Big Bend bukan tempat kosong di peta. Ini adalah rumah kami,” ujarnya.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah telah mengesampingkan sejumlah aturan terkait perlindungan lingkungan, situs arkeologi, dan satwa liar. Langkah itu dilakukan dengan alasan kebutuhan mendesak mengamankan wilayah yang dikategorikan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sebagai daerah dengan tingkat masuk ilegal tinggi.

Namun, penggugat menilai alasan tersebut tidak sesuai dengan kondisi Big Bend.

Dalam gugatannya, mereka mengutip data historis Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP). Big Bend memiliki sekitar 500 mil atau sekitar 805 kilometer perbatasan dengan Meksiko, setara seperempat dari keseluruhan perbatasan darat AS-Meksiko.

Meski demikian, menurut data yang dicantumkan dalam gugatan, kawasan tersebut hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total penangkapan terkait penyeberangan perbatasan.

Para penggugat menilai Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menggunakan kewenangan yang diberikan Kongres secara tidak tepat ketika mengesampingkan berbagai regulasi untuk pembangunan infrastruktur perbatasan.

Mereka menyebut penetapan Big Bend sebagai kawasan yang membutuhkan pembangunan tembok dalam skala besar tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang memadai.

Penolakan paling kuat muncul terhadap rencana CBP di Big Bend National Park, taman nasional di sudut barat daya Texas yang berbatasan langsung dengan Meksiko melalui Sungai Rio Grande.

Kawasan tersebut dikenal dengan bentang alam terpencil, tebing batu kapur, ngarai, serta langit malam yang menarik wisatawan dari berbagai negara.

Pemerintah menyatakan belum ada keputusan final mengenai infrastruktur yang akan dibangun di dalam taman nasional tersebut.

Namun, rencana yang telah dipublikasikan antara lain mencakup pembangunan jalan baru, pemasangan teknologi pendeteksi, dan penghalang kendaraan di sekitar perbatasan.

Ketegangan meningkat setelah alat berat terlihat membersihkan lahan di kawasan taman pada Agustus. Komisaris CBP Rodney Scott kemudian menghentikan sementara aktivitas terkait pembangunan.

Meski demikian, warga dan aktivis masih mendesak pemerintah mengubah rencana pembangunan di kawasan Big Bend secara lebih luas.

Kelompok masyarakat adat juga memperingatkan pembangunan dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan mereka sekaligus merusak lokasi yang dianggap sakral.

Sementara kelompok lingkungan khawatir keberadaan tembok dapat mengganggu jalur migrasi satwa dan meningkatkan risiko banjir. (*)

Pemilik lahan yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupan pada Sungai Rio Grande juga mempertanyakan akses mereka terhadap sungai jika pembangunan infrastruktur perbatasan diteruskan.

Mereka khawatir pembatasan akses akan menyulitkan penyediaan air bagi ternak maupun lahan pertanian di sepanjang perbatasan. (AP)