Simalungun, MISTAR.ID (28/7/2026) - Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Simalungun Tahun Anggaran 2025 di Badan Anggaran DPRD Simalungun, Selasa (28/7/2026), diwarnai sederet kritik terhadap kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Persoalan jalan, pengelolaan sampah, hingga fasilitas lalu lintas menjadi perhatian para legislator.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun Samrin Girsang itu mendengarkan laporan hasil pembahasan dan kunjungan lapangan dari masing-masing komisi.

Ketua Komisi I Perikson Purba saat membacakan rekomendasi komisinya meminta Dinas Lingkungan Hidup menambah armada pengangkut sampah di Kecamatan Dolok Pardamean. Menurut komisi, wilayah itu merupakan salah satu kawasan wisata sehingga membutuhkan pelayanan kebersihan yang lebih memadai.

Komisi I juga menilai persoalan tempat pembuangan akhir (TPA) masih belum tuntas. Masih ada kecamatan yang belum memiliki lokasi pembuangan sampah. "Karena itu, pemerintah daerah diminta menjajaki kerja sama dengan PTPN agar dapat menyediakan lahan untuk kebutuhan TPA," katanya.

Dalam kesempatan itu, Komisi I turut memberikan perhatian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Salah satu rekomendasinya ialah penambahan bantuan keuangan kepada partai politik yang dihitung berdasarkan perolehan suara sah.

Samrin Girsang menilai peningkatan dukungan terhadap partai politik berkaitan dengan upaya memperkuat pendidikan politik masyarakat. "Karena ini berhubungan dengan pendidikan politik di masyarakat," katanya.

Sementara itu, laporan Komisi II yang dibacakan Maraden Sinaga lebih banyak mengulas persoalan pembangunan dan pelayanan publik.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta lebih aktif membantu masyarakat yang masih terkendala status lahan, sekaligus memberikan informasi mengenai program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Komisi II meminta agar anggaran pelatihan bagi pelaku usaha menjadi perhatian. "Pasar modern yang sudah dibangun juga diminta segera difungsikan," katanya.

Kritik paling keras diarahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Menurut Komisi II, masih banyak pekerjaan yang tidak selesai, sementara kebutuhan infrastruktur di berbagai daerah masih cukup besar. DPRD meminta pemerintah memusatkan anggaran pada pembangunan jalan dan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.

"Termasuk persoalan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kejatisu segera ditindaklanjuti sesuai keluhan warga," kata Maraden.

Di bidang transportasi, Dinas Perhubungan diminta menambah rambu dan marka jalan serta memperketat pengawasan terhadap truk over dimension over loading (ODOL) yang selama ini dikeluhkan karena mempercepat kerusakan jalan.

Sementara itu, Komisi III dan IV tidak membacakan laporan karena tidak ada mitra OPD yang hadir. (hm27)