Medan, MISTAR.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun 2027.

Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai usulan tersebut sah dilakukan selama didukung perencanaan yang matang, realistis, dan terukur sesuai dengan program yang akan dijalankan.

Menurutnya, anggaran tambahan yang diajukan juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Terutama, program diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan.

“Usulan harus tetap memperhatikan kepentingan pendidikan sejalan dengan Undang-Undang termasuk amanat 20 persen dan keputusan MK yang tidak membolehkan MBG (Makan Bergizi Gratis) diambil dari anggaran pendidikan,” katanya kepada Mistar, Senin (7/9/2026).

Ia mengingatkan, pentingnya mengevaluasi dan mengkaji anggaran yang digunakan saat ini sebelum mengajukan usulan penambahan.

Prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas disebut menjadi syarat utama pengusulan.

“Persoalan anggaran pendidikan jauh di bawah anggaran MBG memang menjadi soal. Kritik soal MBG jangan berhenti agar program tersebut dihentikan,” ujarnya lagi.

Menurutnya, mengganti Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) bukanlah sebuah solusi. Politik dan kekuasaan cenderung memaksakan Program MBG, padahal masalah keracunan tetap terjadi.

“Supaya usulan (anggaran) dapat direalisasikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus didukung sepanjang syarat di atas terpenuhi,” tuturnya.

Melalui laman Kemendikdasmen, Menteri Abdul Mu’ti merinci usulan penambahan anggaran tersebut di antaranya Program Wajib Belajar (Wajar) 13 tahun sebesar Rp115,25 triliun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebanyak Rp35,81 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp3,69 triliun, Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Rp235,73 miliar dan Program Dukungan Manajemen Rp2,77 triliun.

Ia menambahkan, salah satu tujuan pengusulan tersebut untuk memperluas sasaran revitalisasi sekolah hingga 100.000 satuan pendidikan, peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, hingga bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi siswa.[]