Medan, MISTAR.ID – Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut), Iskandar ST, menegaskan kadernya, Ricky Anthony, yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut, tidak perlu "belajar lagi" sebagaimana disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Menurutnya, kritik yang disampaikan Ricky terkait sikap Bobby meninggalkan ruang sidang paripurna DPRD Sumut merupakan sikap resmi partai dalam menjaga marwah lembaga legislatif.

Iskandar menilai pernyataan Bobby yang menyiratkan Ricky perlu belajar lagi tidak tepat. Ia menegaskan, kritik Ricky bukanlah serangan pribadi, melainkan pengingat mengenai etika hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

"Saya sampaikan, Ricky Anthony tidak perlu diberi pelajaran lagi. Apa yang disampaikannya itu sudah benar," ujar Iskandar kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif harus dibangun atas dasar saling menghormati. Kedua lembaga memiliki kedudukan yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga tidak boleh ada sikap yang terkesan merendahkan salah satu pihak.

"Itu adalah sikap partai. Bahwa lembaga eksekutif memiliki kedudukan yang setara dengan legislatif. Dengan demikian, harus ada sikap saling menghormati dan menghargai. Terlebih lagi, ini adalah rapat paripurna," katanya.

Ia memandang sidang paripurna memiliki posisi strategis karena menjadi forum resmi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Karena itu, seluruh pihak yang hadir harus menjunjung tinggi etika dan tata krama kelembagaan.

Menurut Iskandar, kritik Ricky Anthony muncul sebagai bentuk kepedulian agar marwah DPRD tetap terjaga dan penghormatan terhadap lembaga legislatif tidak luntur.

"Jadi kita mengharapkan marwah DPRD sebagai lembaga legislatif harus kita jaga. Jadi yang disampaikan sudah benar, beliau tidak perlu belajar lagi," tegasnya.

Iskandar juga menilai komentar Bobby Nasution tidak menyentuh substansi persoalan yang dipersoalkan DPRD Sumut. Menurutnya, yang seharusnya dijelaskan adalah alasan meninggalkan sidang paripurna, bukan memberikan tanggapan yang dinilai merendahkan pimpinan DPRD.

Ia berharap polemik tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar komunikasi antara eksekutif dan legislatif ke depan tetap mengedepankan sikap saling menghormati demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara.