Medan, MISTAR.ID (19/9/2026) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Bapperida memulai penyusunan roadmap pengelolaan persampahan melalui kick-off meeting dan focus group discussion (FGD) di Aula Bina Graha, Medan.

Peta jalan tersebut ditargetkan menjadi instrumen operasional untuk memperkuat implementasi Program Perencanaan Rendah Karbon Indonesia (PRKBI) sekaligus menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Penyusunan peta jalan ini turut didukung Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), yang merupakan inisiatif kemitraan antara Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO. Program tersebut bertujuan memastikan target pembangunan rendah karbon terintegrasi secara penuh dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bidang PSDA Bapperida Sumut, Sry Puspa Sary, menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah di Sumut tidak hanya diukur dari banyaknya sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi juga dari upaya mengurangi timbulan sampah di sumber, meningkatkan pemilahan dan daur ulang, menekan residu, serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Untuk mencapai target tersebut, Bapperida menekankan tiga komitmen, yakni penetapan kebijakan berbasis data yang akurat, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan masyarakat, komunitas, perguruan tinggi hingga pemerintah, serta keberlanjutan program.

“Sehingga peta jalan ini dapat terealisasi dalam bentuk program nyata, anggaran, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta target kinerja yang jelas,” katanya, Sabtu (19/9/2026).

Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML, Agus Marwan, menilai penyusunan dokumen tersebut merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan target operasional pengelolaan persampahan dengan strategi penurunan emisi.

“Dokumen ini diharapkan bisa membantu Pemprov Sumut dalam mengimplementasikan PRKBI pada sektor persampahan dan berkontribusi pada penurunan emisi GRK,” tutur Agus.

Diskusi yang difasilitasi PT Hatfield Indonesia tersebut juga memetakan sejumlah langkah penting dari berbagai pihak. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengingatkan pentingnya sinkronisasi anggaran dan target pengurangan sampah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, pakar persampahan dan perguruan tinggi menyoroti pentingnya riset berbasis data lapangan serta mendorong penyediaan teknologi daur ulang berskala lokal.

Kemudian, NGO dan komunitas menekankan strategi edukasi publik serta intervensi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Sementara sektor swasta menyatakan kesiapan berinvestasi dalam infrastruktur, khususnya fasilitas material recovery facility (MRF) dan teknologi waste to energy.

Salah seorang pelaku usaha dari PT Gema Nirmala Indonesia, Elisa Purba, mengonfirmasi kesiapan sektor swasta untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan investasi pengelolaan sampah bersama Pemprov Sumut.