Langkat, MISTAR.ID - Arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan–Aceh, tepatnya di Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, sempat lumpuh total akibat aksi unjuk rasa yang digelar warga korban banjir, Senin (27/7/2026) siang.

Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang dari kedua arah setelah massa memblokade badan jalan nasional di kawasan Simpang RGM.

Awalnya massa menggelar aksi di lapangan sepak bola eks PT RGM Besitang. Dalam orasinya, warga menuntut kejelasan terkait bantuan stimulan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat pada November 2025.

Semula, massa memang berencana menggelar aksi di Jalan Lintas Nasional Medan–Aceh. Namun, demi menghindari kemacetan, lokasi aksi dipindahkan ke lapangan sepak bola.

Meski demikian, karena merasa aspirasi mereka belum mendapat tanggapan yang memuaskan, massa kemudian berpindah ke Jalan Lintas Nasional Medan–Aceh dan memblokade ruas jalan di kawasan Simpang RGM. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Medan menuju Aceh maupun sebaliknya terhenti dan mengakibatkan antrean kendaraan mengular.

Dalam tuntutannya, warga meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait realisasi bantuan bagi para korban banjir. Mereka mengaku telah menunggu cukup lama sejak bencana terjadi pada November 2025, namun hingga kini bantuan yang dijanjikan belum juga terealisasi.

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang pernah dilakukan warga di Kantor Bupati Langkat, Stabat.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan personel kepolisian bersama unsur terkait diterjunkan ke lokasi guna mengamankan jalannya aksi sekaligus mengupayakan dialog agar situasi tetap kondusif dan arus lalu lintas kembali normal.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir menemui massa, di antaranya Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah daerah, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Meski demikian, warga berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan yang dijanjikan agar persoalan yang mereka hadapi sejak bencana banjir dapat segera terselesaikan.