Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, Selasa (3/3/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi lanjutan menjelang Lebaran untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

“Hari ini pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait hari besar keagamaan nasional yaitu Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Airlangga.

THR ASN 2026 Naik 10 Persen

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk THR aparatur negara tahun 2026. Angka ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

THR tersebut akan diberikan kepada sekitar 10,5 juta penerima yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.

Rinciannya, sebanyak 2,4 juta merupakan ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan.

Airlangga menegaskan, komponen THR dibayarkan penuh 100 persen. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku.

“Pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni,” katanya.

Pencairan THR dilakukan secara bertahap mulai 26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan.

Jika dihitung secara kasar, rata-rata nominal yang beredar per penerima dari alokasi Rp55 triliun tersebut berada di kisaran Rp5 jutaan, meski realisasi sebenarnya bergantung pada golongan dan jabatan masing-masing.

THR Swasta Capai Rp124 Triliun

Selain ASN, pemerintah juga menegaskan kewajiban pembayaran THR bagi sektor swasta. THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil, dengan batas waktu paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Untuk pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, THR diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun diberikan secara proporsional.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja penerima upah tercatat sebanyak 26,5 juta orang. Pemerintah memperkirakan total THR sektor swasta yang akan dibayarkan mencapai Rp124 triliun.

Artinya, nilai THR swasta lebih dari dua kali lipat alokasi THR ASN.

Jika digabungkan, potensi dana yang beredar dari THR ASN dan swasta saja sudah mencapai Rp179 triliun. Angka ini menjadi suntikan besar bagi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB).

BHR Ojol Naik Dua Kali Lipat

Tak hanya pekerja formal, pemerintah juga memastikan pemberian bonus hari raya (BHR) bagi pengemudi ojek daring atau ojol.

Airlangga menyebut pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan perusahaan aplikator untuk memastikan penyaluran BHR kepada sekitar 850 ribu mitra pengemudi.

Total anggaran BHR ojol tahun 2026 mencapai sekitar Rp220 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran didorong dilakukan lebih awal, yakni H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk penguatan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal dan ekonomi digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi dan logistik perkotaan.

Bantuan Pangan dan Diskon Transportasi

Sebelumnya, pada 10 Februari 2026, pemerintah telah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 yang mencakup diskon transportasi, kebijakan work from anywhere (WFA), serta bantuan pangan.

Diskon transportasi menjelang Lebaran dialokasikan sebesar Rp911,16 miliar, baik dari APBN maupun non-APBN.

Sementara bantuan pangan senilai Rp14,09 triliun diberikan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dalam bentuk 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

Pemerintah juga menetapkan kebijakan WFA pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret untuk membantu mengurai kepadatan mobilitas menjelang arus mudik.

Jika seluruh komponen tersebut digabungkan—THR ASN Rp55 triliun, THR swasta Rp124 triliun, BHR ojol Rp220 miliar, bantuan pangan Rp14,09 triliun, dan diskon transportasi Rp911 miliar—maka total stimulus ekonomi jelang Lebaran 2026 menembus lebih dari Rp194 triliun.

Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Besarnya dana yang mengalir ke masyarakat menjelang Idulfitri diperkirakan akan mendorong lonjakan konsumsi di berbagai sektor, mulai dari ritel, makanan dan minuman, fesyen, transportasi, hingga UMKM daerah.

Lebaran selama ini menjadi momentum puncak konsumsi tahunan di Indonesia. Dengan stimulus ratusan triliun rupiah, pemerintah berharap daya beli tetap terjaga sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II 2026.

Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih strategi penguatan permintaan domestik sebagai penyangga ekonomi di tengah dinamika global.

(setneg/ai/hm27)