Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah memastikan tidak lagi memberikan insentif tambahan bagi mobil berteknologi hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penjualan dan produksi kendaraan hybrid di dalam negeri sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Airlangga, insentif pada dasarnya diberikan untuk mendorong industri agar meningkatkan investasi dan produksi dalam negeri sekaligus mendongkrak daya beli masyarakat.

"Karena sudah jalan, insentifnya sudah full. Kan insentif diberikan untuk produksi nasional, dan ini produksinya sudah produksi nasional, bahkan diekspor," ujar Airlangga di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (7/8/2026), dialnsir dari detikcom.

Ia menyebutkan penjualan mobil hybrid bahkan meningkat hingga 45 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan minat konsumen terhadap kendaraan hybrid tetap kuat meski tidak memperoleh fasilitas seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk mobil listrik.

Sebelumnya, mobil hybrid sempat memperoleh insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2025. Besaran insentif tersebut mencapai 3 persen dan berlaku hingga Desember 2025.

Meski berjalan tanpa insentif PPnBM tahun ini. Performa penjualan mobil hybrid lebih oke dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Januari - Juni 2026, penjualan mobil hybrid tercatat 42.366 unit. Angka tersebut melonjak tajam dari semester I tahun lalu yang hanya membukukan penjualan sebanyak 28.817 unit.

Pemerintah menganggap dukungan regulasi dan tarif pajak untuk mobil hybrid saat ini sudah ideal dan berjalan. Khususnya untuk mobil hybrid, karena pasarnya sudah terbentuk.

"Produksi sudah bagus, kenaikan (penjualan mobil hybrid) sudah 45 persen. Tujuan pemerintah menaikkan lokal konten sudah tercapai," ujar Airlangga. (Detik)