Jakarta, MISTAR.ID – Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan nilai ekspor tiga komoditas yang menjadi fokus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mencapai hampir US$70 miliar.

Ketiga komoditas tersebut meliputi batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, serta ferroalloy. Rosan merinci, nilai ekspor batu bara berada di kisaran US$30 miliar hingga US$35 miliar. Sementara ekspor CPO mencapai sekitar US$22,67 miliar hingga US$22,87 miliar dan ferroalloy sekitar US$16,43 miliar.

"Dari tiga komoditas itu kita ketahui nilainya kurang lebih hampir mencapai US$70 miliar," ujar Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Menurut Rosan, pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi praktik transfer pricing dalam transaksi ekspor.

Melalui DSI, tata kelola transaksi diharapkan menjadi lebih transparan dan dapat ditelusuri sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

"Kita ingin meningkatkan tata kelola dari ketiga komoditas ini karena memiliki arti yang strategis bagi perekonomian di Indonesia," katanya.

Rosan menegaskan keberadaan DSI tidak dimaksudkan untuk menambah rantai birokrasi maupun mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga pemerintah.

Menurutnya, fungsi perizinan, pengaturan, serta pengawasan tetap menjadi kewenangan kementerian atau lembaga terkait.

"Peran DSI adalah membangun satu titik verifikasi yang lebih kuat dan aliran data dan transaksi ekspor, mencakup kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga penyelesaian pembayaran dan juga repatriasi devisa," ucapnya.

Ia menambahkan, pengelolaan komoditas strategis tidak cukup hanya melihat besarnya volume ekspor. Setiap transaksi juga harus memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri, serta memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.

"Bagi Danantara Indonesia ini penting karena pengelolaan aset strategis tidak cukup berorientasi pada volume, setiap transaksi harus memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia," tutur Rosan.