Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah terus merampingkan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) melalui merger, likuidasi, dan konsolidasi. Dari total 1.074 perusahaan, sebanyak 290 perusahaan pelat merah telah ditutup atau dilebur dalam proses penataan tersebut.

Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan BUMN tersisa paling banyak sekitar 300 pada akhir 2026. Target itu sebelumnya ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, sejauh ini sebanyak 290 perusahaan BUMN telah ditutup dari total 1.074 perusahaan.

“Kemudian tadi efisiensi BUMN nanti Pak Rosan menyampaikan, 290 BUMN ditutup dari 1.074 dan maksimum di akhir tahun 300 BUMN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, dilansir dari Kontan.

Pada kesempatan yang sama, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan, pengurangan jumlah perusahaan dilakukan melalui proses *streamlining* atau penyederhanaan struktur BUMN.

Proses tersebut mencakup merger, likuidasi, konsolidasi vertikal, hingga berbagai bentuk penataan perusahaan lainnya.

“Dari total 1.074 perusahaan BUMN kami melakukan streamlining. Per hari ini memang kita sudah menurunkan jumlah dari sekitar 290 perusahaan yang sudah kami tutup dengan kita melakukan merger, likuidasi, konsolidasi vertikal dan lainnya,” kata Rosan.

Rosan mencontohkan penataan dilakukan terhadap perusahaan pengelola aset yang sebelumnya berdiri terpisah di bawah masing-masing bank dan institusi keuangan BUMN.

“Contohnya, misalnya kita menggabungkan merger perusahaan asset management yang tadinya setiap bank dan juga financial institution di bawah BUMN punya perusahaan asset management sendiri, itu kita gabungkan,” ujarnya.

Selain sektor keuangan, konsolidasi juga dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit dan perhotelan. Khusus sektor perhotelan, sekitar 137 hotel akan dikonsolidasikan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset.

Rosan mengakui proses perampingan BUMN tidak mudah karena pemerintah harus mengkaji setiap perusahaan dari berbagai aspek sebelum menentukan langkah merger, likuidasi, maupun konsolidasi.

“Tetapi memang ini harus kami akui proses yang tidak mudah dan sangat-sangat berat karena ini harus dilihat dari semua aspeknya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menargetkan jumlah perusahaan BUMN tersisa paling banyak 300 pada 31 Desember 2026.

Dilansir dari detikFinance, Prabowo mengatakan lebih dari 750 perusahaan BUMN akan ditutup, digabung, maupun dikonsolidasikan sebagai bagian dari perampingan perusahaan negara.

“Pada 31 Desember 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prabowo menyebut perusahaan yang dipertahankan nantinya adalah BUMN yang produktif dan memberikan nilai tambah. Proses perampingan tersebut juga disebut telah menghasilkan penghematan biaya operasional sekitar Rp50 triliun.

Sementara itu, Rosan menegaskan proses penataan akan terus dilanjutkan untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien.

“Ini memang target kami untuk streamlining sehingga kita bisa menciptakan efisiensi, meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan aset-aset kita yang ada,” katanya. (*)