Jakarta, MISTAR.ID – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis nasional. Pada tahap awal, perusahaan tersebut akan menangani tata kelola ekspor batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, serta ferro alloy.

Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan DSI sebenarnya telah berdiri sejak 1 Juni 2026 berdasarkan akta pendirian perusahaan. Namun, peluncuran resminya baru dilakukan, Senin (24/8/2026), di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan.

"PT DSI ini mulai berlaku, mulai berjalan sejak 1 Juni. Secara akta 1 Juni, dan dalam perannya tentunya kita inginkan ini dikelola secara lebih baik, transparan, dan juga memberikan nilai tambah tidak hanya kepada sumber daya manusia kita, kepada sumber daya alam kita, tetapi juga kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan," ujar Rosan.

Menurut Rosan, tiga komoditas tersebut menjadi fokus awal DSI dalam menjalankan fungsi tata kelola ekspor. Meski demikian, kehadiran DSI tidak akan mengubah kontrak ekspor yang telah dibuat sebelumnya.

Ia menegaskan prinsip penghormatan terhadap kontrak tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas DSI. Perusahaan akan lebih berfokus pada evaluasi, pemantauan, serta memastikan transaksi ekspor berlangsung secara transparan.

"We honor the sanctity of the contract, kontrak-kontrak yang jangka panjang, tapi sifatnya dari DSI ini kita lebih pada saat ini mengevaluasi, memonitoring, dan juga memastikan bahwa yang paling penting adalah transparency of the transaction," paparnya.

Rosan juga menegaskan DSI bukan lembaga yang dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun lembaga pemerintah yang selama ini menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan ekspor.

Menurutnya, kewenangan perizinan, pengaturan, serta pengawasan tetap berada pada kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Namun ingin saya tegaskan bahwa DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garisbawahi, seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada Kementerian atau Lembaga yang berwenang," ucap Rosan.

Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, mengatakan pada tahap awal operasional, pihaknya juga tidak akan mengganggu kontrak ekspor yang sudah berjalan.

Hingga akhir tahun, DSI akan memprioritaskan fungsi pemantauan terhadap tata kelola ekspor. Dalam tahap tersebut, eksportir tetap memiliki hak atas barang yang diperdagangkan melalui skema perantara atau intermediary model.

"Eksportir tetap memegang hak kepemilikan atas barang melalui skema perantara (intermediary model). Inilah yang sedang kami terapkan dari sekarang hingga akhir tahun," ujar Luke.

Ia menjelaskan skema tersebut memungkinkan hubungan komersial antara eksportir tetap berjalan. Arus komoditas maupun pembayaran juga tetap berlangsung sesuai hubungan bisnis yang telah ada.

"Ini adalah skema perantara di mana hubungan antar-eksportir tetap terjaga, aliran komoditas tetap berlangsung antar-eksportir, dan aliran keuangan juga tetap berjalan. Itulah mengapa hubungan komersial yang sudah ada akan tetap berlanjut di ketiga komoditas yang kita tangani, yaitu batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy," tuturnya.

Luke menambahkan, operasional DSI juga tidak ditujukan untuk menciptakan prosedur birokrasi baru dalam kegiatan ekspor. Perusahaan akan memanfaatkan data dan sistem yang telah tersedia di kementerian maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Jadi, ini adalah soal mengintegrasikan dan memanfaatkan, kita tidak akan menambah birokrasi baru. Kami tidak akan meminta pengumpulan data baru jika data tersebut sudah ada. Kami akan memanfaatkan data dari sistem kementerian di Bea Cukai dan kementerian lainnya yang sudah tersedia," ujarnya.