Jakarta, MISTAR.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi harus tepat sasaran. Pemerintah membuka peluang memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi tidak membeli BBM subsidi.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," jelas Purbaya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (18/8/2026).

Mekanisme penyaluran subsidi tersebut perlu diperbaiki karena pemerintah pada 2027 berencana menekan subsidi BBM dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Usulan tersebut mengemuka di tengah ketidakstabilan asumsi harga minyak mentah dunia, meski belum ada keputusan final.

"Belum, belum. Itu belum. Itu dengan keadaan yang sekarang," katanya.

Berdasarkan data, pada semester I 2026 realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka tersebut melonjak 44,4 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp161,4 triliun.

Kondisi tersebut turut menambah tekanan fiskal Indonesia dalam membiayai subsidi BBM.

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Indra Abra Tallatov, mengatakan ketidakpastian energi global dan domestik menambah tekanan terhadap fiskal Indonesia sekaligus memperlemah daya saing industri dalam negeri.

"Tekanan energi global dan domestik semakin memberi tekanan terhadap fiskal dan daya saing industri," kata Abra, Selasa.

Menurutnya, ketegangan di Selat Hormuz turut menambah ketidakpastian pasokan energi dunia. Tekanan eksternal tersebut memengaruhi dan meningkatkan biaya penyediaan energi di dalam negeri.

"Kenaikan tidak hanya dipengaruhi oleh harga energi global dan nilai tukar, tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya volume penyaluran energi bersubsidi," jelasnya.

Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia, konsumsi BBM subsidi justru meningkat.

Menurut data INDEF, pada semester I 2026 volume penyaluran BBM subsidi naik 7,8 persen menjadi 7.989,5 ribu kiloliter. Pada periode yang sama tahun 2025, penyaluran tercatat sebesar 7.410,1 ribu kiloliter.

Konsumsi LPG 3 kilogram juga meningkat 2 persen menjadi 3.563 juta kilogram. Sementara itu, konsumsi listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen menjadi 43,1 juta pelanggan.

Abra menjelaskan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dibarengi dengan penurunan konsumsi BBM nonsubsidi.

"Di sisi lain, migrasi konsumen ke BBM bersubsidi, dengan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen, sementara konsumen Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen yang mengindikasikan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi," jelasnya.

Pada Juli 2026, penyaluran Pertalite melonjak 7.129 kiloliter per hari dibandingkan rata-rata normal. Sementara itu, pada periode yang sama penyaluran Pertamax turun 4.426 kiloliter per hari.

Perubahan perilaku konsumen tersebut memberikan tekanan berlebih terhadap kuota BBM bersubsidi. (hm25/Kompas.com)