Pematangsiantar, MISTAR.ID - Para petani sayur di Nagori Karang Bangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun keluhkan langkanya pupuk bersubsidi dan murahnya harga panen.

Hal ini dikeluhkan Boru Silalahi sembari menyapu keringat di dahi, saat disapa Mistar, Rabu (29/7/2026).

Tangannya yang kasar sibuk merapikan ikat demi ikat sayuran yang baru dipetik. Wajahnya muram ketika menuturkan betapa sulitnya bertahan hidup dari mengolah tanah saat ini.

"Sudah lah harga pupuk non-subsidi mahal, bahkan pupuk subsidi pun datangnya lama. Kadang malah tidak ada sama sekali," tutur Boru Silalahi.

Menurutnya, pemberian jatah pupuk bersubsidi yang makin menipis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memaksa para petani mengambil pilihan simalakama.

Jika nekat membeli pupuk non-subsidi di pasaran bebas, modal tanam melonjak tajam. Namun, jika bergantung penuh pada pasokan subsidi yang tersendat, tanaman dipastikan kerdil dan gagal panen.

Kondisi makin mencekik ketika hasil jerih payah mereka dilempar ke pasar. Harga sayuran di tingkat produsen berada di titik yang sangat memprihatinkan. Saat ini, bayam hanya dihargai Rp1.500 per kilogram, kangkung Rp2.000 per kilogram, dan kemangi Rp1.500 per kilogram.

"Angka Rp1.500 itu belum balik modal sama sekali. Padahal sebelumnya malah sempat anjlok sampai Rp900 hingga Rp1.000 per kilogram," ungkapnya dengan nada getir.

Pendapatan ribuan rupiah per kilogram itu tak mampu menutup akumulasi biaya operasional yang membengkak sejak awal masa tanam.

"Harga Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilogram di tingkat petani itu tidak seimbang. Belum lagi hitungan biaya pupuk, biaya kompos, sampai racun hama yang harganya terus naik. Semuanya serba mahal," tambahnya.

Boru Silalahi dan petani sayur lainnya di Karang Bangun kini hanya bisa menyuarakan harapan agar ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait, baik dalam menstabilkan harga jual di tingkat petani maupun menjamin kelancaran distribusi pupuk.

"Kami berharap kalau bisa harga sayuran di tingkat petani dinaikkan lah, disesuaikan dengan biaya perawatan. Logikanya sederhana saja, tanpa ada petani, bagaimana masyarakat mau makan," tuturnya (hm25)