Pematangsiantar, MISTAR.ID (11/7/2026) – Proyek megah Pasar Rakyat Balairung Rajawali di Kecamatan Siantar Utara kini berujung menjadi monumen bisu. Bangunan yang menelan dana APBN dari Kementerian Perdagangan pada 2018 sebesar Rp4 miliar tersebut hingga kini masih sepi peminat dan telantar sebagai idle asset (aset tidur).

Menanggapi fenomena ini, Pengamat Ekonomi Universitas Simalungun, Dr. Darwin Damanik, memberikan sorotan tajam. Menurutnya, kegagalan tersebut berakar dari lemahnya studi kelayakan (feasibility study) sejak awal perencanaan. Ia menilai ada kecenderungan pembangunan fisik hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa memikirkan keberlanjutan jangka panjang.

"Pasar itu tidak bisa hidup hanya karena gedungnya megah. Pasar baru bisa bernyawa kalau ada ekosistem pasokan dan permintaan (supply and demand) yang berjalan. Tampaknya, proyek ini dibangun tanpa kajian mendalam mengenai preferensi pedagang dan perilaku konsumen lokal di lapangan," ujar Darwin kepada Mistar.id, Sabtu (11/7/2026).

Selain masalah konsep dasar, Darwin juga menyoroti kurangnya fasilitas pendukung dan buruknya aksesibilitas sebagai pemicu utama keengganan pedagang untuk pindah.

"Sebuah pasar rakyat baru itu butuh stimulus awal. Harus ada kemudahan akses transportasi umum seperti angkot, area parkir yang memadai, serta zonasi pedagang yang jelas. Kalau infrastruktur pendukungnya tidak ada, ya jangan heran kalau zonanya mati," tambahnya.

Bagi Darwin, membiarkan aset miliaran rupiah ini telantar bukan sekadar merusak estetika kota, melainkan bentuk nyata inefisiensi anggaran. Uang rakyat yang digelontorkan dari pemerintah pusat sama sekali tidak memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi roda ekonomi warga sekitar.

"Pembangunan dengan dana miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat itu ada tanggung jawab moralnya. Asas kemanfaatannya harus dibuktikan, bukan malah didiamkan," tegasnya.

Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk segera mengesampingkan ego sektoral yang selama ini kerap menyumbat eksekusi kebijakan di lapangan. Kolaborasi lintas dinas, mulai dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Koperindag), Perumda Pasar, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pekerjaan Umum (PU), harus segera dilakukan untuk merumuskan ulang rencana induk (grand design) pengaktifan pasar.

"Menghidupkan pasar yang sudah terlanjur mati suri memang butuh kerja keras. Namun, melakukan intervensi jauh lebih baik daripada membiarkan bangunan tersebut hancur dimakan waktu dan dicatat sejarah sebagai monumen kegagalan perencanaan daerah," sentil Darwin.

Agar tidak terus-menerus menjadi proyek mubazir, Darwin menyodorkan dua strategi intervensi yang agresif dan solutif yang bisa segera dieksekusi oleh Pemko Pematangsiantar.

Pertama, alih fungsi parsial menjadi pasar tematik atau pusat UMKM. Pemko disarankan mengubah konsep konvensional Balairung Rajawali menjadi pusat kuliner atau UMKM kreatif. Gedung ini bisa disulap menjadi pusat jajanan malam, pasar buah terpadu, atau sentra kerajinan khas daerah yang dipadukan dengan ruang publik yang estetik bagi anak muda.

Kedua, aktivasi melalui penyelenggaraan agenda berkala. Pihak kecamatan, kelurahan, maupun dinas terkait harus aktif memancing keramaian. Langkah ini dapat dimulai dengan menggelar agenda rutin seperti pasar murah bulanan, festival UMKM, hingga pertunjukan seni budaya.

"Langkah (event berkala) ini penting untuk membangun kembali awareness atau kesadaran di benak masyarakat. Kita harus tunjukkan dulu bahwa gedung ini aktif, aman, dan memang layak untuk dikunjungi," tutur Darwin. (hm27)