Pematangsiantar, MISTAR.ID - Pasar Rakyat Balairung Rajawali di Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp4 miliar, hingga kini belum beroperasi meski telah diresmikan sejak Februari 2020. Selama enam tahun terakhir, bangunan tersebut terbengkalai dan mulai mengalami kerusakan.

Proyek ini dikerjakan PT Tisa Lestari dengan ikatan kontrak yang diteken sejak 12 September 2018. Anggaran sebesar Rp4 miliar pun digelontorkan untuk membangun 14 kios dan 186 meja batu. Puncaknya, pada Februari 2020, Wali Kota Pematangsiantar saat itu, Hefriansyah, meresmikan pasar ini dengan penuh seremoni. Namun hingga kini, peresmian tersebut seolah hanya menjadi gunting pita tanpa kelanjutan nyata.

Berdasarkan pantauan Mistar pada Selasa (7/7/2026), kondisi fisik bangunan tampak mulai digerogoti waktu. Plafon bagian luar sudah banyak yang jebol dan rusak, sementara area sekitar pasar terlihat kumuh serta dipenuhi semak liar. Lapak-lapak beton yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun kini menjadi saksi bisu bagaimana uang negara terkesan dihamburkan tanpa perencanaan yang matang.

Kondisi telantar ini memicu kejengkelan di tengah masyarakat. Andri, salah seorang warga yang kerap melintas di kawasan tersebut, mengaku heran dengan sikap Pemkot Pematangsiantar yang terkesan menutup mata.

"Kalau ujung-ujungnya dibiarkan begini terus, untuk apa dulu dibangun sampai miliaran rupiah? Masyarakat sama sekali tidak pernah mencicipi manfaatnya. Sayang kali uang rakyat terbuang percuma hanya jadi pajangan," ketus Andri.

Kritik tajam serupa juga datang dari Dirga, warga Siantar lainnya. Ia mendesak agar Pemerintah Kota Pematangsiantar segera turun tangan dan tidak menganggap enteng masalah ini. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki utang penjelasan kepada publik mengenai macetnya operasional pasar tersebut.

"Jangan sampai bangunan ini malah dicap sebagai monumen kegagalan perencanaan Pemkot. Pemerintah harus jujur dan terbuka, apa sih sebenarnya yang jadi ganjalan sampai pasar ini tidak bisa dipakai. Jangan cuma selesai di atas kertas saja," tegas Dirga.

Jika terus dibiarkan tanpa solusi konkret, Balairung Rajawali bukan sekadar mengalami penyusutan nilai aset, melainkan juga berpotensi menguras APBD baru hanya untuk biaya renovasi akibat kerusakan di masa depan. (hm25)