Simalungun, MISTAR.ID – Banjir yang kerap melanda kawasan permukiman Pasar Bawah Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, hingga kini belum teratasi. Saat curah hujan tinggi, air kembali meluap dan merendam rumah-rumah warga.

Meski kepemimpinan daerah telah berganti dari Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga ke Bupati Anton Achmad Saragih, persoalan banjir dinilai belum mendapat penanganan yang tuntas. Warga menilai berbagai pembahasan yang dilakukan sejauh ini belum diikuti langkah nyata di lapangan.

Dalam dua tahun terakhir, banjir terus berulang. Pada 2024, sekitar 140 rumah terdampak banjir. Sementara pada Kamis malam (30/7/2026), jumlah rumah terdampak meningkat menjadi 257 unit.

Wilayah yang paling parah terdampak berada di Pasar Bawah Serbelawan dengan 150 rumah terendam. Selain itu, banjir juga merendam 58 rumah di Nagori Dolok Merangir I, enam rumah di Nagori Dolok Tenera, dan 40 rumah di Nagori Dolok Kataran.

Tokoh pemuda Serbelawan, Salman Abror, mengatakan banjir terbaru menyebabkan kerusakan yang lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Belum ada penanganan, hanya sebatas rapat-rapat. Terakhir rapat di kantor bupati dipimpin Sekda dengan mendengarkan hasil penelitian konsultan dari USU. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjut untuk mengeksekusi hasil kajian tersebut sehingga banjir kembali terjadi," ujar Salman, Minggu (2/8/2026).

Menurutnya, banjir kali ini merendam rumah warga dengan ketinggian air yang lebih besar serta merusak sejumlah fasilitas umum.

"Banjir lebih parah dari tahun lalu. Pagar kuburan muslim rusak, Masjid Taqwa Muhammadiyah Bandar Selamat terendam hingga karpet dan sajadah masjid basah. Banjir juga meluas ke permukiman di perbatasan Kelurahan Serbelawan dan Nagori Bandar Selamat," katanya.

Salman menyebut hasil kajian Universitas Sumatera Utara (USU) merekomendasikan beberapa langkah penanganan, di antaranya pembangunan rorak atau lubang resapan, kawasan resapan air, serta bendungan di wilayah hulu. Namun, rekomendasi tersebut hingga kini belum direalisasikan.

Daerah Aliran Sungai Menyempit

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mengatakan salah satu penyebab utama banjir adalah menyempitnya daerah aliran sungai (DAS) akibat pembangunan yang terlalu dekat dengan bantaran sungai.

"Sama-sama kita tahu ketentuannya, makanya ada daerah aliran sungai. Mau 50 meter atau 20 meter, sekarang satu meter pun hampir tidak ada lagi. Rumah-rumah sudah berdiri di tepi sungai sehingga ketika air meluap langsung menggenangi permukiman," ujarnya.

Menurut Mixnon, solusi paling cepat sebenarnya adalah relokasi warga dari kawasan DAS. Namun, opsi tersebut memiliki dampak sosial yang besar sehingga tidak menjadi pilihan pemerintah daerah.

"Secara singkat solusinya relokasi, tetapi dampak sosialnya besar sehingga tidak kami tempuh," katanya.

Ia menjelaskan, Pemkab Simalungun telah menggandeng USU sebagai konsultan untuk mengkaji penanganan banjir secara ilmiah. Kajian tersebut selesai pada Desember 2025 dan telah dibahas dalam rapat pada Februari 2026 bersama sejumlah pihak terkait.

Dalam kajian tersebut, salah satu rekomendasi adalah mengurangi debit air dari hulu melalui pembangunan sumur resapan di kawasan Dolok Maraja, embung, serta sudetan yang mengalihkan aliran Sungai Bah Sikam menuju Sungai Pagurawan dan sungai mati.

"Ketika air dari hulu bisa ditahan melalui sumur resapan, embung, dan sudetan, debit air yang masuk ke Pasar Bawah Serbelawan akan berkurang," jelasnya.

Normalisasi Sungai Jadi Prioritas

Selain pengendalian air dari hulu, Pemkab Simalungun juga menilai normalisasi sungai di kawasan Pasar Bawah Serbelawan perlu segera dilakukan.

Menurut Mixnon, pelebaran sungai sudah sulit dilakukan karena kawasan DAS telah dipadati permukiman warga. Karena itu, langkah yang memungkinkan adalah pengerukan sungai agar kapasitas tampung air meningkat.

Ia juga menyebut bekas bendungan pembangkit listrik tenaga air di kawasan tersebut akan dikaji untuk menghilangkan hambatan aliran air.

"Hasil kajian konsultan sudah selesai. Kami akan kembali menggelar rapat dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), PTPN, dan Bridgestone untuk menentukan tindak lanjutnya. Jika BWS tidak memiliki anggaran tetapi menyetujui normalisasi, Pemkab siap mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) demi keselamatan masyarakat," ujarnya.

Mixnon berharap seluruh pihak, termasuk BWS, PTPN, Bridgestone, serta masyarakat di wilayah hulu, dapat berkolaborasi agar penanganan banjir di Serbelawan segera direalisasikan dan tidak terus berulang setiap musim hujan.