Jakarta, MISTAR.ID

Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang akan beroperasi Juni 2025 setelah sempat molor beberapa kali. Kehadiran PDN ini diharapkan dapat mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

"PDN 1 telah melalui proses serah terima pada Maret 2025. Saat ini, PDN 1 Cikarang telah memasuki tahap asesmen keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid seperti dikutip, Selasa (6/5/2025).

Dikatakan Meutya, PDN merupakan fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Komdigi bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Percepatan pembangunan PDN, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan 17 program prioritas nasional.

Salah satu sasaran utamanya yakni memastikan penyaluran bansos agar lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital.

"Pemerintah merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai infrastruktur digital. Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi." katanya.

Meutya menambahkan saat ini pihaknya juga menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional.

"Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), tapi anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal," tuturnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan pusat data secara tuntas demi memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.

PDN 1 Cikarang mulanya ditargetkan beroperasi Agustus 2024. Namun, insiden serangan siber ransomware yang melumpuhkan PDNS 2 membuat layanan publik saat itu mendadak lumpuh total.

Selain itu, turut berdampak pada perubahan tata kelola, termasuk keamanan PDN 1, yang molor dari jadwal sebelumnya.

Belakangan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyelidiki dan mengungkap insiden tersebut terjadi karena ada dugaan korupsi senilai Rp959 miliar. (cnn/hm18)