Oleh : Fachri Mizan Harsono, S.Pd

(Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Magister Pedagogi Universitas Muhamamdiyah Malang)

Bagi seorang kepala sekolah di berbagai daerah di Indonesia, momen pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kerap hadir bersamaan dengan dualitas rasa yang menggelisahkan: kelegaan yang membuncah sekaligus kecemasan yang mengintai.

Satu sisi, kucuran dana dari pemerintah ini merupakan urat nadi utama dalam menjaga denyut kegiatan belajar-mengajar tetap berdetak secara optimal. Tanpa alokasi anggaran tersebut, operasional harian sekolah bakal lumpuh total. Namun di sisi lain, rumitnya tata kelola dan ketatnya pertanggungjawaban anggaran berisiko mengubah ruang kerja pendidik menjadi labirin administrasi yang rawan preseden buruk.

Di tengah ketatnya jeratan birokrasi keuangan inilah, relasi antara pengelola sekolah dan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkembang menjadi panggung ketegangan yang menahun, penuh ketakutan, dan kerap meresahkan iklim persekolahan kita.

Pengawasan masyarakat sipil pada dasarnya merupakan pilar krusial dalam menopang prinsip transparansi dan akuntabilitas publik di sektor pendidikan nasional. Kehadiran elemen kritis masyarakat sangat diperlukan agar setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat benar-benar memberikan dampak langsung bagi peningkatan mutu peserta didik.

Sayangnya, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial tersebut kerap mengalami distorsi yang amat tajam. Fungsi pengawasan yang seharusnya bersifat konstruktif dan edukatif justru bergeser menjadi pola penekanan yang sistematis demi kepentingan pragmatis kelompok tertentu. Modusnya pun kerap berulang dan berpola: mencari-cari celah kekeliruan teknis dalam pelaporan surat pertanggungjawaban, mengancam dengan pendaftaran pengaduan ke aparat penegak hukum, hingga berujung pada tawar-menawar kompromi informal di balik pintu tertutup.

Akar utama dari persoalan yang membelit ini bersumber dari ketimpangan kapasitas serta dinamisnya petunjuk teknis penggunaan dana yang sering berubah di tengah jalan. Para pendidik pada hakikatnya disiapkan dan dilatih untuk mengajar, mendidik, serta membina karakter generasi muda, bukan dituntut untuk mendadak menjadi akuntan publik profesional yang mahir mengelola tumpukan dokumen keuangan yang rumit.

Kekeliruan administrasi yang kerap timbul akibat kekurangpahaman terhadap regulasi yang dinamis—seperti kesalahan pencatatan kuitansi atau pengategorian nota belanja—sering kali ditafsirkan secara tendensius sebagai sebuah bentuk penyimpangan anggaran atau indikasi tindak pidana korupsi.

Celah kecacatan prosedural inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menanamkan rasa takut yang melumpuhkan keberanian pihak sekolah dalam berinovasi.

Dampak destruktif yang ditimbulkan dari ekosistem pengawasan yang tidak sehat ini jelas sangat merusak iklim akademik dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketika energi, waktu, dan pikiran kepala sekolah beserta para guru habis terkuras hanya untuk menyusun pembelaan administratif serta melayani tekanan fisik maupun psikologis dari pihak eksternal, alokasi perhatian untuk merancang metode pembelajaran yang inovatif secara otomatis akan tersingkirkan.

Keberanian sekolah untuk meluncurkan program-program ekstrakurikuler dan pengembangan kreatif menjadi surut karena dibayangi ketakutan akan audit eksternal yang sengaja dicari-cari kesalahannya. Sekolah yang mestinya berdiri kokoh sebagai benteng intelektual yang tenang, aman, dan mencerahkan justru berubah menjadi ruang yang diselimuti oleh iklim saling curiga, ketakutan, dan kepasrahan yang sangat menghambat kemajuan dunia pendidikan kita.

Memutus lingkaran masalah yang toksik ini membutuhkan langkah pembenahan yang tegas, terukur, menyeluruh, dan berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dinas Pendidikan beserta inspektorat daerah wajib hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan administrasi yang proaktif dan preventif, sekaligus memberikan benteng perlindungan hukum yang nyata bagi para pengelola sekolah yang beritikad baik.

Digitalisasi sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi juga perlu terus diperkuat guna menutup ruang negosiasi di area abu-abu. Pada saat yang sama, komunitas masyarakat sipil harus berani membersihkan barisannya dari praktik oknum yang merusak marwah serta integritas pengawasan independen. Hanya melalui pembentukan ekosistem pengawasan yang bersih, adil, objektif, dan bermartabat, anggaran pendidikan dapat bekerja secara optimal tanpa harus menumbalkan ketenangan mental serta martabat para pendidik di ruang kelas. (*)