Jakarta, MISTAR.ID
Dipastikan partai politik (parpol) pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DPR RI menolak pemakaian hak angket untuk mengusut indikasi kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Jadi hak angket itu kan hak politisi DPR. Namun Partai Golkar dan koalisinya itu yakin akan menolak,” sebut Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/2/24).
Menko Perekonomian itu juga mengatakan, parpol di luar koalisi pemerintahan saat ini kian sedikit. Pasalnya, Partai Demokrat sah bergabung dengan pemerintah, pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca juga:Jokowi Buka Suara Perihal Wacana Hak Angket Pilpres 2024
Ini artinya hanya tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di luar pendukung pemerintahan. “Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit,” paparnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak partai pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di DPR untuk menggulirkan hak angket, bertujuan mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ganjar mengaku sudah mengusulkan wacana hak angket ke partai pengusungnya di Parlemen, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hanya usulan itu wajib mendapat banyak dukungan partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.
Baca juga:Wakil Ketua MPR Sependapat Usulan Hak Angket MK dari Masinton Pasaribu
Namun PPP belum ingin ngomong banyak soal penggunaan hak angket di DPR.
Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi atau Awiek menuturkan, partainya masih fokus mengawal rekapitulasi suara Pemilu 2024.
“Kami tengah konsentrasi ngurus perhitungan suara ya di rekapitulasi. Nantilah kami Analisa data-datanya dan saat ini masih reses,” paparnya. (cnn/hm16)
