Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang memotivasi partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Parlemen.
Ini sempat ditanyakan pada Jokowi usai menghadiri puncak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa (20/2/24). “Ya itu merupakan hak demokrasi, gak apa-apa kan,” papar Presiden ke 7 Indonesia ini singkat.
Sebelumnya, Ganjar menyatakan, hak angket sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Baca juga:Wakil Ketua MPR Sependapat Usulan Hak Angket MK dari Masinton Pasaribu
Ganjar berpendapat, hak angket adalah hak penyelidikan DPR, sebagai salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu perihal dengan perhelatan Pilpres 2024. Penyelenggaraan Pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Apabila DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong pemakaian hak interpelasi untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” tukasnya.
Eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini mengatakan, indikasi kecurangan itu harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung bisa mengusulkan hak angket di Parlemen.
Baca juga:Masinton Pasaribu Usulkan Hak Angket DPR RI Terhadap MK
Partai pengusung Ganjar di Senayan adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disampaikan Ganjar, usulan untuk mengajukan hak angket dalam hal ini PDIP dan PPP sudah disampaikan dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN), pada Kamis (15/2). (dtk/hm16)
