*Oleh: Sunarji Harahap, M.M.

Peperangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026 kemarin membuka babak baru ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Bagi Indonesia, konflik ini bukan sekadar isu luar negeri, melainkan juga berpotensi menimbulkan gelombang tekanan ekonomi yang nyata di dalam negeri. Apalagi, Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi ekspor-impor, termasuk minyak, dari Timur Tengah resmi ditutup. Dengan demikian, ketegangan politik dan keamanan di kawasan akan makin meningkat.

Harga minyak dunia sudah dipastikan bakal melonjak, bahkan sudah tembus US$80 per dolar AS. Pasar keuangan global juga akan ikut bergejolak sehingga bagi negara yang masih bergantung minyak impor seperti Indonesia, maka akan sangat berdampak pada harga energi dalam negeri.

Dalam ekonomi modern yang saling terhubung, satu ledakan di Timur Tengah dapat memantul sebagai kenaikan harga pangan di Asia, inflasi di Eropa, dan volatilitas pasar saham di Amerika. Serangan tersebut menjadi pengingat bahwa globalisasi bukan hanya soal integrasi perdagangan, tetapi juga integrasi risiko.

Perang ini akan mempengaruhi harga energi, inflasi global, pasar keuangan, rantai pasok, hingga prospek pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka menengah dan panjang. Untuk memahami dampaknya, kita perlu kembali pada peta energi dunia.

Iran bukan negara pinggiran dalam sistem energi global. Iran adalah salah satu pemilik cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Meski selama bertahun-tahun berada di bawah sanksi internasional, Iran tetap menjadi pemain penting dalam pasokan energi, terutama bagi negara-negara Asia.

Kondisi yang lebih strategis lagi adalah posisi geografisnya. Iran berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi arteri utama perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima hingga sepertiga minyak global yang diperdagangkan lewat laut melintasi selat ini. Artinya, setiap ancaman terhadap stabilitas kawasan tersebut bukan hanya ancaman regional, melainkan ancaman terhadap sistem energi global.

Pasar minyak bereaksi cepat terhadap risiko, bukan hanya terhadap realitas. Bahkan tanpa gangguan fisik terhadap pasokan, ekspektasi potensi gangguan sudah cukup untuk mendorong harga naik. Kondisi inilah yang disebut sebagai risiko premium geopolitik yaitu premi harga yang dibayar dunia karena ketidakpastian.

Setiap konflik di Timur Tengah hampir selalu diikuti oleh lonjakan harga minyak. Hal yang sama terjadi kali ini. Dalam waktu singkat, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan tajam. Investor dan pelaku pasar memperhitungkan dua skenario yaitu gangguan langsung pada produksi Iran dan kemungkinan eskalasi lebih luas yang dapat mengganggu distribusi melalui Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka di layar bursa komoditas, melainkan bahan bakar bagi hampir seluruh aktivitas ekonomi modern. Transportasi darat, laut, dan udara bergantung pada energi fosil. Industri kimia dan manufaktur menggunakan produk turunan minyak sebagai bahan baku. Bahkan sektor pertanian sangat bergantung pada pupuk dan distribusi berbasis energi.

Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat. Perusahaan menghadapi pilihan sulit yaitu menyerap kenaikan biaya atau meneruskannya kepada konsumen. Dalam banyak kasus, sebagian besar biaya tersebut diteruskan dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Maka lahirlah tekanan inflasi. Inflasi energi bersifat regresif karena lebih membebani kelompok berpendapatan rendah karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok dan transportasi lebih besar.

Bagi negara berkembang yang masih bergantung pada impor energi, dampaknya bisa jauh lebih berat yaitu defisit neraca perdagangan melebar, nilai tukar tertekan, dan subsidi energi membengkak.

Dunia belum sepenuhnya pulih dari tekanan inflasi pasca pandemi dan gangguan rantai pasok global. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral di banyak negara telah berjuang menurunkan inflasi melalui kebijakan suku bunga tinggi. Lonjakan harga energi akibat konflik menempatkan bank sentral dalam posisi dilematis.

Di satu sisi, inflasi yang kembali meningkat menuntut pengetatan kebijakan moneter. Di sisi lain, pengetatan berlebihan berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi yang sudah rapuh.

Jika bank sentral memilih menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi energi, biaya kredit akan meningkat. Investasi swasta bisa tertahan dan konsumsi rumah tangga menurun. Risiko perlambatan ekonomi bahkan resesi menjadi lebih nyata. Namun jika bank sentral menahan diri, inflasi bisa terlanjur mengakar dan mengganggu stabilitas jangka panjang.

Dilema ini memperlihatkan bagaimana konflik geopolitik dapat mengganggu arsitektur kebijakan ekonomi global. Pasar keuangan global sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Dalam situasi konflik, investor cenderung mengurangi eksposur pada aset berisiko dan beralih ke aset yang dianggap aman (safe haven) seperti emas dan obligasi pemerintah negara maju.

Dalam dunia yang sangat terhubung secara finansial, sentimen dapat bergerak lebih cepat daripada kapal tanker minyak. Satu pernyataan pejabat militer, satu laporan intelijen, atau satu insiden tambahan dapat memicu volatilitas besar dalam hitungan menit.

Konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya mempengaruhi energi, tetapi juga logistik global. Penutupan atau pembatasan ruang udara di beberapa wilayah berdampak pada penerbangan internasional. Maskapai harus mengubah rute, menambah waktu tempuh, dan menanggung biaya bahan bakar lebih tinggi. Di sektor maritim, perusahaan pelayaran menghadapi kenaikan premi asuransi karena risiko keamanan meningkat.

Jika risiko di sekitar Selat Hormuz meningkat, kapal mungkin memilih jalur lebih panjang, menambah waktu dan biaya pengiriman. Dalam ekonomi global modern, waktu adalah biaya. Keterlambatan pengiriman komponen industri dapat mengganggu produksi di negara lain. Model produksi yang harus tepat waktu sangat mengandalkan efisiensi dan minim stok sangat rentan terhadap gangguan logistik.

Pengalaman pandemi telah menunjukkan betapa mahalnya gangguan rantai pasok. Konflik geopolitik dapat memperpanjang kerentanan tersebut. Jika konflik bersifat singkat dan terkendali, dampaknya mungkin terbatas pada lonjakan volatilitas jangka pendek. Namun jika eskalasi berlanjut, efeknya bisa menjalar ke pertumbuhan ekonomi global.

Harga energi tinggi yang bertahan lama cenderung menekan konsumsi dan investasi. Dunia usaha menunda ekspansi karena ketidakpastian. Konsumen menahan belanja karena harga kebutuhan pokok naik. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan PDB global dapat melambat. Negara-negara pengimpor energi bersih terutama di Asia dan Eropa akan berisiko mengalami tekanan paling besar. Neraca perdagangan mereka memburuk karena impor energi menjadi lebih mahal.

Sementara negara pengekspor energi mungkin memperoleh keuntungan jangka pendek dari kenaikan harga, keuntungan tersebut bisa tergerus jika konflik memperluas ketidakstabilan regional. Konflik juga berpotensi mempercepat fragmentasi ekonomi global. Negara-negara dapat semakin berhati-hati dalam membangun ketergantungan pasokan pada kawasan tertentu.

Tren diversifikasi rantai pasok dan reshoring produksi yang sudah muncul dalam beberapa tahun terakhir bisa semakin menguat. Setiap krisis energi sering kali menjadi katalis percepatan transisi energi. Ketika harga minyak melonjak dan risiko pasokan meningkat, negara-negara terdorong mencari alternatif yang lebih stabil dan terbarukan.

Investasi dalam energi surya, angin, dan teknologi penyimpanan energi bisa mendapatkan momentum baru. Negara-negara importir energi akan melihat diversifikasi sumber energi sebagai isu keamanan nasional, bukan sekadar isu lingkungan. Namun transisi energi tidak terjadi dalam semalam. Dalam jangka pendek, ketergantungan pada bahan bakar fosil masih tinggi. Hal ini berarti bahwa guncangan harga tetap menjadi risiko yang nyata bagi stabilitas ekonomi global.

Bagi banyak negara berkembang, konflik ini menghadirkan tantangan ganda. Di satu sisi, mereka menghadapi tekanan inflasi dan nilai tukar akibat kenaikan harga energi dan arus modal keluar. Di sisi lain, ruang fiskal mereka sering kali terbatas untuk memberikan subsidi atau stimulus ekonomi. Negara seperti Indonesia, yang masih menjadi pengimpor bersih minyak, dapat merasakan tekanan melalui kenaikan harga BBM dan biaya distribusi. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga domestik atau menambah subsidi yang membebani anggaran.

Dalam konteks global, krisis seperti ini memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Negara maju memiliki cadangan devisa besar dan akses pembiayaan murah. Negara berkembang lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Ekonomi global tidak bisa dilepaskan dari diplomasi. Upaya de-eskalasi konflik menjadi sangat penting bukan hanya untuk stabilitas politik, tetapi juga untuk kestabilan ekonomi.

Negara-negara besar memiliki kepentingan untuk mencegah konflik meluas karena dampaknya terhadap pertumbuhan dan inflasi global bisa signifikan. Organisasi internasional dan forum multilateral kemungkinan akan memainkan peran dalam meredam ketegangan. Namun dalam dunia yang semakin multipolar, konsensus global tidak selalu mudah dicapai. Kepentingan strategis, aliansi militer, dan rivalitas geopolitik dapat menghambat solusi cepat.

Terdapat 5 dampak Ekonomi dari perang Iran vs AS - Israel bagi Indonesia diantaranya:

1. Lonjakan Harga Energi dan BBM Naik

Selat Hormuz menjadi jalur vital karena sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia melintasi perairan tersebut. Jika konflik meluas dan mengganggu jalur ini, suplai global bisa terganggu signifikan. Data terbaru menunjukkan harga minyak mentah Brent telah naik lebih dari 20 persen sejak awal tahun dan sempat menyentuh kisaran 72 dolar AS per barel. Dalam skenario terburuk, harga bisa melonjak ke 100 hingga 120 dolar AS per barel.

Bagi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan pada energi fosil, lonjakan harga minyak berarti tekanan besar terhadap subsidi energi. APBN 2026 menggunakan asumsi harga minyak sekitar 70 dolar AS per barel. Jika realisasi harga jauh di atas asumsi tersebut, beban subsidi berpotensi membengkak dan memicu tekanan pada defisit anggaran. Implikasinya bisa mengarah pada kenaikan harga BBM atau penyesuaian kebijakan fiskal lainnya.

2. Pelemahan Rupiah

Rupiah berisiko melemah akibat arus modal keluar dari pasar negara berkembang. Kondisi ini menciptakan ketimpangan. Kelompok yang memiliki akses ke aset lindung nilai seperti emas atau aset global relatif lebih terlindungi.

Sementara masyarakat yang hanya memegang kas rupiah menghadapi risiko penurunan daya beli. Investor beralih ke aset aman (safe haven) seperti dolar AS dan emas, memicu capital outflow (aliran modal keluar) dan menekan Rupiah. Rupiah dilaporkan terdepresiasi ke level Rp16.851 per dolar AS pada awal Maret 2026. Di pecan ketiga bulan maret sudah tembus ke level Rp16.963 per dollar AS.

Arus modal keluar dari negara berkembang dapat meningkat, menyebabkan depresiasi mata uang dan tekanan tambahan pada stabilitas makroekonomi. Penguatan dolar AS dalam situasi seperti ini sering kali menjadi pedang bermata dua. Bagi Amerika Serikat, ia mencerminkan kepercayaan terhadap asetnya. Namun bagi negara berkembang yang memiliki utang dalam denominasi dolar, penguatan dolar berarti beban pembayaran utang meningkat.

3. Inflasi dan Penurunan Daya Beli

Konflik berskala besar berpotensi mengganggu rantai pasok global. Gangguan distribusi energi berdampak langsung pada biaya produksi dan logistik pangan.

Harga komoditas seperti ayam, telur, beras, dan sayuran berisiko meningkat,ketika inflasi pangan naik, disposable income kelas menengah menyusut. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk tabungan atau investasi terpaksa digunakan untuk kebutuhan pokok.

Dalam jangka panjang, daya beli melemah dan konsumsi domestik sebagai motor utama ekonomi Indonesia ikut terdampak. Kenaikan biaya logistik dan harga bahan baku impor (terutama pangan dan tekstil) mendorong inflasi yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.

4. Gangguan Rantai Pasok

Ketegangan di Timur Tengah menghambat jalur distribusi logistik dan komoditas, yang dapat memperlambat kinerja sektor manufaktur dan pertanian Indonesia. Konflik ini akan menghambat impor bahan baku industri dan komponen elektronik, yang pada akhirnya menaikkan biaya produksi.

5. Ancaman Pertumbuhan Ekonomi

Kombinasi guncangan pasar keuangan dan rantai pasok global berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konflik ini memicu inflasi domestik, menghambat rantai pasok global, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2 tahun 2026 akibat ketidakpastian global. Indeks saham di banyak negara bisa mengalami tekanan, terutama di sektor yang sensitif terhadap biaya energi seperti maskapai penerbangan, logistik, dan manufaktur berat.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis seperti stabilisasi harga energi melalui subsidi, mengoptimalkan cadangan devisa (tercatat ~US$ 151,9 miliar), serta intervensi pasar oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan Rupiah.

Pada akhirnya, dampak Perang Iran vs Amerika terbaru akan terasa di kehidupan sehari-hari. Harga BBM naik berarti ongkos transportasi meningkat. Harga pangan naik berarti belanja bulanan membengkak. Nilai tukar melemah berarti harga barang impor semakin mahal.

Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, setiap kenaikan biaya hidup terasa signifikan. Tantangan terbesar bukan hanya pada angka makroekonomi, tetapi pada kemampuan rumah tangga menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian global.

Dalam situasi global yang tidak menentu, kehati-hatian menjadi kunci. Mengelola pengeluaran secara bijak, menjaga likuiditas, serta memperkuat ketahanan finansial keluarga adalah langkah rasional.

Di level kebijakan, stabilitas fiskal dan diversifikasi energi menjadi faktor penting untuk meredam dampak jangka panjang. Sementara di level individu, literasi keuangan dan diversifikasi aset dapat membantu mengurangi risiko. (*)

*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi STIE Professional Manajemen College Indonesia