Oleh: Anwar Suheri Pane

Di balik dentuman rudal di Timur Tengah dan tekanan terhadap negara-negara seperti Iran dan Venezuela, dunia sebenarnya sedang menyaksikan perang yang lebih sunyi namun jauh lebih menentukan perebutan kendali atas sistem keuangan global. Dominasi dolar Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menjadi pusat kekuasaan ekonomi global kini mulai digugat melalui gelombang yang dikenal sebagai dedolarisasi.

Selama lebih dari delapan dekade, dolar Amerika Serikat (USD) bukan sekadar alat tukar, melainkan fondasi utama sistem ekonomi global menjadi bahasa universal perdagangan, tulang punggung perbankan, sekaligus instrumen geopolitik paling kuat yang dimiliki Washington.

Namun kini, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan menguatnya blok negara berkembang, fondasi tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda retak.

Untuk memahami situasi ini, perlu melihat kembali ke tahun 1974. Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods, Amerika Serikat menjalin kesepakatan strategis dengan Arab Saudi: jaminan keamanan militer ditukar dengan komitmen penjualan minyak dalam dolar AS. Dari sinilah lahir sistem petrodolar, yang secara efektif “memaksa” negara-negara di dunia menyimpan cadangan dolar demi memenuhi kebutuhan energi.

Sistem ini memberi Amerika Serikat apa yang disebut sebagai exorbitant privilege kemampuan membiayai defisit dan ekspansi global dengan mencetak uang yang tetap diserap dunia, sekaligus menjauh dari ketergantungan pada emas sebagai jangkar mata uang.

Ironisnya, dominasi tersebut justru mulai tergerus oleh kebijakan Amerika Serikat sendiri. Penggunaan dolar sebagai alat tekanan politik melalui sanksi ekonomi mencapai titik krusial saat cadangan devisa Rusia dibekukan dan Iran diputus dari sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Langkah ini menjadi peringatan keras bagi banyak negara. Ketergantungan pada dolar kini dipandang sebagai risiko strategis. Jika aset dapat dibekukan karena konflik politik, maka dolar tidak lagi sepenuhnya aman sebagai penyimpan nilai.

Sebagai respons, sejumlah negara mulai beralih. Iran, misalnya, secara aktif menjual minyak dalam yuan dan euro, sementara negara-negara lain mulai mencari alternatif di luar sistem yang selama ini didominasi Barat.

Di titik inilah, pertarungan tidak lagi sekadar soal mata uang, melainkan soal siapa yang mengendalikan sistem keuangan global.

Retaknya Domisili Dolar

Blok BRICS yang kini diperluas dengan bergabungnya negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran—muncul sebagai kekuatan alternatif dalam tatanan global. Dengan populasi lebih dari 40 persen dunia dan kekuatan ekonomi berbasis paritas daya beli yang signifikan, blok ini memiliki potensi nyata untuk menggeser dominasi Barat.

Peran Tiongkok menjadi kunci dalam proses ini, terutama melalui dorongan penggunaan yuan dalam perdagangan energi yang mulai menantang dominasi dolar di pasar global.

Strategi yang ditempuh tidak lagi simbolik, melainkan struktural: perdagangan menggunakan mata uang lokal, pengembangan sistem pembayaran alternatif di luar SWIFT jaringan perbankan global yang secara formal berbasis di Belgia namun dalam praktiknya kerap berada dalam pengaruh kebijakan Barat, khususnya Amerika Serikat, sehingga sering digunakan sebagai instrumen tekanan dalam sanksi ekonomi internasional serta wacana mata uang bersama berbasis komoditas.

Pengalaman Rusia yang dikeluarkan dari SWIFT serta pembatasan akses Iran terhadap sistem tersebut menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur keuangan global dapat digunakan sebagai alat tekanan geopolitik.

Langkah-langkah ini tidak menggantikan dolar secara instan, tetapi secara bertahap mengikis dominasinya.

Geopolitik Energi dan Arah Konflik Global

Perkembangan geopolitik terbaru menunjukkan bahwa konflik militer dan tekanan politik tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi global. Penggulingan Nicolás Maduro di Venezuela serta serangan terhadap Iran tidak hanya dapat dipahami dalam konteks keamanan atau politik domestik. Dalam perspektif yang lebih luas, keduanya juga berkaitan dengan upaya mengendalikan jalur energi dan sistem transaksi global.

Meski demikian, dinamika konflik global tidak dapat direduksi pada satu faktor tunggal. Kepentingan keamanan, politik domestik, serta stabilitas kawasan tetap menjadi variabel penting dalam setiap keputusan intervensi militer.

Nicolás Maduro, yang sebelumnya memimpin Venezuela sejak 2013, kini telah ditangkap dan diadili di Amerika Serikat atas tuduhan narkoterorisme. Kejatuhannya membuka babak baru dalam peta politik dan ekonomi negara tersebut.

Sebelum digulingkan, Venezuela di bawah Maduro merupakan salah satu negara yang secara terbuka berupaya keluar dari dominasi dolar. Sejak 2017, pemerintahannya menginstruksikan perusahaan minyak negara, PDVSA, untuk mengurangi penggunaan dolar AS dan mulai mempublikasikan harga minyak dalam yuan Tiongkok serta menerima pembayaran dalam euro, rubel Rusia, hingga rupee India.

Iran, bersama Rusia, juga menjadi aktor utama dalam mendorong dedolarisasi melalui penjualan minyak di luar dolar, terutama ke Tiongkok. Hubungan erat antara Iran dan Venezuela dalam menghadapi sanksi Barat memperkuat terbentuknya jalur perdagangan energi alternatif di luar sistem dolar.

Negara-negara yang menjadi pusat konflik ini bukanlah aktor sembarangan. Libya, Venezuela, Irak, dan Iran merupakan negara-negara dengan cadangan minyak yang sangat besar dan memainkan peran penting dalam pasokan energi global. Venezuela bahkan memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sementara Iran dan Irak berada di jajaran teratas, dan Libya termasuk salah satu pemilik cadangan terbesar di Afrika.

Posisi strategis ini menjadikan kawasan-kawasan tersebut tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga krusial dalam menentukan arah pasar energi global yang pada akhirnya berkaitan erat dengan dominasi mata uang dalam perdagangan internasional.

Dalam kerangka tersebut, pola serupa juga dapat ditelusuri pada intervensi Amerika Serikat di Irak. Pasca invasi 2003, sektor energi negara tersebut mengalami restrukturisasi besar yang membuka jalan bagi keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak asing dalam pengelolaan ladang minyak strategis.

Sejumlah perusahaan energi Barat seperti ExxonMobil, Chevron, BP, dan Shell tercatat terlibat dalam proyek eksplorasi, produksi, maupun pengembangan infrastruktur energi di Irak, termasuk di ladang-ladang minyak besar seperti West Qurna dan Rumaila.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa dinamika geopolitik di kawasan kaya energi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi yang lebih luas, termasuk dalam menjaga pengaruh terhadap pasar energi global.

Dalam kerangka ini, melemahkan negara-negara produsen energi yang berupaya keluar dari sistem dolar dapat dibaca sebagai bagian dari upaya membatasi ekspansi perdagangan non-dolar, meski dinamika yang terjadi tetap kompleks dan melibatkan beragam kepentingan global.

Sebelumnya, gagasan serupa juga pernah disuarakan oleh Muammar Khadafi yang mendorong pembentukan mata uang Afrika berbasis emas. Pada 2011, Libya menjadi sasaran intervensi militer yang dipimpin Amerika Serikat dan sekutunya dalam kerangka NATO, yang berujung pada runtuhnya pemerintahan Khadafi. Ia kemudian tewas di tangan kelompok bersenjata di dalam negeri.

Dalam sejumlah analisis geopolitik, rangkaian peristiwa tersebut kerap dikaitkan dengan upaya mempertahankan pengaruh dalam sistem energi dan keuangan global.

Perubahan ini akan berdampak luas, baik secara global maupun bagi Indonesia, mulai dari volatilitas harga impor akibat fluktuasi dolar, tuntutan diversifikasi cadangan devisa melalui skema seperti Local Currency Settlement (LCS), hingga kebutuhan penyesuaian kebijakan energi seiring potensi perubahan dalam sistem harga minyak global.

Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan dari pergeseran ini, selama mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kemandirian finansial, karena di satu sisi masih terintegrasi dalam sistem keuangan global berbasis dolar, sementara di sisi lain mulai mendorong diversifikasi transaksi melalui penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama regional.

Bagi Indonesia, momentum ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang untuk memperkuat posisi dalam arsitektur ekonomi global yang sedang berubah.

Dolar kemungkinan tidak akan hilang dalam waktu dekat. Namun, dunia kini bergerak menuju sistem multipolar, di mana dolar harus berbagi peran dengan yuan, euro, serta komoditas seperti emas.

Bagi Amerika Serikat, ini berarti berkurangnya keistimewaan ekonomi yang selama ini dinikmati. Bagi negara berkembang, ini membuka peluang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi meski dengan risiko volatilitas selama masa transisi.

Dedolarisasi bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan refleksi perubahan kekuatan global. Di balik konflik yang terjadi di berbagai kawasan, berlangsung pertarungan yang lebih sunyi namun menentukan: siapa yang akan mengendalikan sistem keuangan dunia.

Pada akhirnya, perebutan ini bukan sekadar soal mata uang, melainkan tentang siapa yang mengendalikan sistem keuangan global dan siapa yang harus tunduk pada aturan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, dedolarisasi bukan hanya perubahan ekonomi, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap tatanan lama yang selama ini mendominasi dunia.**