Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (16/4/2026).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menemukan alat bukti yang dinilai cukup untuk menaikkan status hukum yang bersangkutan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

“Tim penyidik telah menetapkan tersangka HS,” ujar Anang dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hery Susanto terlihat keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 11.19 WIB. Ia tampak mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol saat digiring menuju mobil tahanan oleh petugas penyidik.

Profil Singkat Hery Susanto

Hery Susanto merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI. Ia lahir di Cirebon pada 9 April 1975 dan menempuh pendidikan doktoral di bidang Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta.

Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Hery memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan publik, advokasi, serta organisasi sosial. Ia juga pernah menjadi tenaga ahli di DPR RI Komisi IX pada periode 2014–2019.

Selain itu, Hery pernah menduduki sejumlah posisi di lembaga sosial dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang jaminan sosial dan kebijakan publik.

Baru Dilantik Sebagai Ketua Ombudsman

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Hery Susanto baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2021–2026 setelah melalui proses uji kelayakan di DPR RI pada awal 2026.

Pelantikannya sempat disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 10 April 2026.

Proses Hukum Masih Berlanjut

Kejagung menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di Sultra masih terus dikembangkan. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi lembaga pengawas pelayanan publik yang baru saja menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI.