Pematangsiantar, MISTAR.ID (10/8/2026) — Indeks Desa 2026 menjadi salah satu instrumen penting pemerintah untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia. Indeks ini tidak sekadar memberikan label desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal, tetapi juga memetakan kondisi desa berdasarkan berbagai aspek pembangunan.

Indeks Desa berada di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Kebijakan ini memiliki dasar hukum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Perlu diketahui, istilah "Indeks Desa 2026" bukan berarti pemerintah membuat indeks baru khusus untuk 2026. Istilah tersebut merujuk pada pelaksanaan dan pemutakhiran pengukuran Indeks Desa pada 2026.

Dari IDM Beralih ke Indeks Desa

Indeks Desa menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) yang sebelumnya digunakan pemerintah untuk mengukur perkembangan desa.

Jika IDM menggunakan tiga dimensi utama, yakni ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, Indeks Desa memperluas pengukurannya menjadi enam dimensi.

Keenam dimensi tersebut meliputi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa.

Perubahan ini membuat penilaian kondisi desa menjadi lebih menyeluruh. Kemajuan desa tidak lagi hanya dilihat dari ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, akses masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Bagaimana Cara Kerja Indeks Desa?

Secara sederhana, Indeks Desa bekerja melalui proses pendataan, pengolahan indikator, penghitungan skor, penetapan status desa, hingga penyusunan rekomendasi pembangunan.

Indeks Desa terdiri atas enam dimensi, 13 subdimensi, dan 48 indikator. Hasil pengukuran kemudian menghasilkan skor yang menggambarkan kondisi masing-masing desa.

Enam dimensi tersebut mencakup:

Pertama, layanan dasar, yang melihat antara lain pendidikan, kesehatan dan utilitas dasar.

Kedua, sosial, yang berkaitan dengan aktivitas serta fasilitas masyarakat.

Ketiga, ekonomi, yang melihat produksi desa dan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi.

Keempat, lingkungan, termasuk pengelolaan lingkungan dan kemampuan penanggulangan bencana.

Kelima, aksesibilitas, yang mencakup kondisi jalan dan kemudahan akses.

Keenam, tata kelola pemerintahan desa, yang antara lain melihat kelembagaan, pelayanan desa dan tata kelola keuangan desa.

Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan status kemajuan dan kemandirian desa.

Lima Status Desa

Indeks Desa menggunakan skor 0 hingga 100. Berdasarkan hasil pengukuran, desa dikelompokkan ke dalam lima status, yakni sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Namun, status akhir bukan satu-satunya informasi penting. Pemerintah desa juga perlu melihat skor pada setiap dimensi untuk mengetahui aspek pembangunan yang masih membutuhkan perhatian.

Sebuah desa, misalnya, dapat memiliki kondisi ekonomi yang relatif kuat tetapi masih menghadapi persoalan aksesibilitas. Desa lain mungkin memiliki infrastruktur yang baik, tetapi membutuhkan penguatan pada tata kelola atau layanan dasar.

Karena itu, dua desa dengan status yang sama belum tentu mempunyai persoalan pembangunan yang sama.

Sudah Diterapkan di Desa

Indeks Desa bukan lagi sebatas kebijakan yang akan diterapkan pada masa mendatang.

Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 telah berlaku sejak Oktober 2024 dan menggantikan regulasi mengenai Indeks Desa Membangun.

Pemerintah juga telah menetapkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa.

Penerapannya juga telah terlihat di tingkat desa. Sejumlah pemerintah desa melakukan pendataan dan musyawarah penetapan Indeks Desa sebagai bagian dari evaluasi kondisi serta perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, Indeks Desa telah digunakan dari tingkat nasional hingga desa sebagai instrumen untuk membaca kondisi pembangunan secara lebih terukur.

Apa Manfaat Indeks Desa bagi Desa?

Manfaat utama Indeks Desa bukan sekadar menentukan apakah sebuah desa masuk kategori mandiri atau berkembang.

Lebih penting dari itu, indeks dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan pembangunan yang perlu diprioritaskan.

Jika nilai layanan dasar masih rendah, pemerintah dapat memfokuskan program pada pendidikan, kesehatan atau kebutuhan dasar masyarakat.

Jika persoalan utama berada pada sektor ekonomi, perhatian dapat diarahkan pada peningkatan produksi dan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi.

Sementara jika aksesibilitas menjadi persoalan, pembangunan konektivitas dapat menjadi salah satu prioritas.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak lagi menggunakan pola yang sama untuk semua desa, melainkan lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Bukan Sekadar Angka

Indeks Desa juga dapat menjadi alat evaluasi pembangunan.

Karena pengukuran dilakukan secara berkala, perubahan skor dapat digunakan untuk melihat perkembangan kondisi desa dari waktu ke waktu.

Namun, peningkatan skor tidak seharusnya hanya dipahami sebagai keberhasilan mengejar status "mandiri". Yang lebih penting adalah melihat dimensi mana yang mengalami peningkatan dan apakah perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Indeks Desa pada akhirnya dapat berfungsi seperti peta pembangunan desa berbasis data.

Pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakannya untuk menentukan intervensi, sementara pemerintah desa dapat menjadikannya sebagai salah satu bahan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Mengapa Penting pada 2026?

Pelaksanaan Indeks Desa pada 2026 menjadi penting karena pemerintah semakin mendorong penggunaan data sebagai dasar kebijakan pembangunan desa.

Pendekatan ini memungkinkan pemerintah tidak hanya mengetahui desa mana yang maju atau tertinggal, tetapi juga memahami mengapa sebuah desa berada pada kondisi tersebut.

Di sinilah perbedaan penting antara sekadar membuat peringkat desa dan membangun sistem perencanaan berbasis data.

Desa dengan potensi ekonomi besar tetapi akses jalan terbatas, misalnya, membutuhkan intervensi yang berbeda dengan desa yang aksesnya sudah baik tetapi layanan dasarnya masih lemah.

Artinya, Indeks Desa tidak mengukur seberapa kaya sebuah desa, melainkan menggambarkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa dari berbagai sisi.

Pada akhirnya, keberhasilan Indeks Desa tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya jumlah desa berstatus maju dan mandiri. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana data tersebut digunakan untuk memperbaiki layanan dasar, memperkuat ekonomi, menjaga lingkungan, meningkatkan aksesibilitas, serta membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

(peraturanbpk/hm27)