Tindakan Main Hakim Sendiri Bisa Ciptakan Siklus Kekerasan dan Ketidakadilan

Ilustrasi main hakim sendiri. (Foto: Media Alkhairaat/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Pengamat Sosial Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Agus Suriadi menyebutkan tindakan main hakim sendiri hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, main hakim sendiri dapat menciptakan siklus kekerasan dan ketidakadilan.
Ia mencontohkan kasus pencurian ayam di Bali. Kasus ini viral setelah video anak korban yang berteriak histeris saat melihat jasad sang ayah beredar luas.
“Setiap manusia, terlepas dari kesalahannya, berhak atas perlindungan dan proses hukum yang adil. Ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, tetapi juga tentang keluarga yang hancur akibat tindakan kekerasan,” kata Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial USU tersebut kepada Mistar, Jumat (31/7/2026).
Wakil Dekan I FISIP USU itu menjelaskan, dalam banyak kasus, tindakan seperti ini tidak hanya merugikan individu yang dihukum, tetapi juga masyarakat luas yang menjadi saksi dan terpengaruh oleh tindakan tersebut.
“Penting bagi masyarakat untuk memahami hukum harus ditegakkan dengan cara yang benar. Edukasi tentang hak asasi manusia dan proses hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri,” tuturnya lagi.
Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan warganya. Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam menyediakan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi untuk mencegah situasi di mana seseorang merasa terpaksa untuk mencuri demi bertahan hidup.
“Kasus pencurian ayam ini mungkin mencerminkan masalah yang lebih besar seperti kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,” ucap Agus.
Menurutnya, banyak orang merasa frustrasi ketika melihat tindakan kekerasan terhadap pencuri kecil, sementara koruptor yang merugikan banyak orang seringkali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.
Hal ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada. Ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem hukum agar lebih adil dan transparan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kasus ini menjadi pengingat bahwa kita perlu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Masyarakat harus diajarkan menghargai proses hukum dan perlunya dukungan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ini penting agar kita bisa belajar dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang,” ujarnya.[]






















