Medan, MISTAR.ID

Pemko dan DPRD Kota Medan terus bersinergi menekan angka kemiskinan di Kota Medan. Usulan pelaksanaan pelatihan kerja dinilai memiliki nilai pemberdayaan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, dr. Dimas Sofani Lubis, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Flamboyan Raya Gg. Harahap Lingkungan 3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Minggu (8/2/2026) siang.

“Pelatihan kerja juga merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, maka angka kemiskinan dapat ditekan secara maksimal,” ucap Dimas.

Dikatakannya, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan agar terus melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku UMKM.

“Untuk Diskop UKM Perindag, kita telah meminta agar terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UMKM yang menjadi binaannya. Untuk itu, kepada pelaku UMKM, daftarlah menjadi binaan Diskop UKM Perindag Kota Medan,” ujarnya.

Selain itu, Dimas menegaskan akan mendorong Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan agar terus melakukan pelatihan kerja bagi para pencari kerja maupun masyarakat yang ingin berwirausaha.

“Contohnya bisa pelatihan membuat kue, menjahit, atau memangkas rambut. Latihan seperti ini bisa dicoba. Ini akan terus kita dorong agar semakin banyak masyarakat yang berdaya secara ekonomi,” katanya.

Seorang warga, Yunda Manurung, berharap melalui dr. Dimas, Pemko Medan dapat melaksanakan pelatihan kerja bagi masyarakat.

“Apakah ada pelatihan kerja ataupun pembinaan untuk kami ibu-ibu rumah tangga? Kami ingin mandiri supaya tidak tergolong sebagai warga miskin,” ucap Yunda.

Ia pun berharap agar seluruh rangkaian pelatihan diumumkan secara transparan agar masyarakat bisa mengetahuinya.

“Kami mau kalau ada pelatihan-pelatihan itu diumumkan secara terbuka. Kami ingin ikut mendaftar dan mengikuti pelatihannya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Dimas memastikan akan meminta OPD terkait untuk mengumumkan secara terbuka program pelatihan dan pembinaan tersebut.

“Memang harus diumumkan secara terbuka. Setahu saya juga begitu. Nanti saya akan minta supaya dapat diumumkan lewat pihak kecamatan dan kelurahan juga,” katanya.

Sebelumnya, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Syarif Hidayat Nasution, mengajak masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima bantuan untuk sadar dan berhenti menerima bantuan.

“Masih banyak warga tidak mampu lainnya yang belum mendapatkan bantuan. Beri kesempatan untuk warga lain. Saat ini, Pemko Medan tengah fokus melakukan graduasi agar masyarakat yang dulunya menerima bantuan, namun saat ini sudah mampu secara ekonomi, tidak lagi menerima bantuan dan dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan. Ini penting agar penanganan kemiskinan di Kota Medan bisa berjalan lebih baik,” tuturnya mengakhiri. (hm27)