Warsawa, MISTAR.ID - Perseteruan Presiden Polandia Karol Nawrocki dan Perdana Menteri Donald Tusk mengenai kedudukan dan independensi Mahkamah Konstitusi (MK) memicu krisis politik yang semakin memanas. Konflik antara kedua pemimpin yang berbeda haluan politik itu berujung pada gelombang demonstrasi selama dua malam berturut-turut, di mana ratusan orang turun ke jalan dan bentrokan antara demonstran dan polisi.

Ketegangan terbaru dipicu keputusan pemerintah Tusk menangguhkan Presiden Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski. Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan independensi lembaga peradilan. Namun, kubu oposisi mengecam keputusan itu dan menyebutnya sebagai upaya ilegal untuk mengambil alih institusi negara.

Dilansir CNN, Minggu (1/11/2026), perselisihan tersebut membuat Nawrocki membatalkan penerbangannya menuju Senegal pada Jumat (30/10/2026) malam. Ia memutuskan kembali ke Polandia dan langsung mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Nawrocki mengatakan dirinya membantu Swieczkowski memasuki gedung tersebut di tengah situasi yang memanas.

Sementara itu, polisi menahan tiga demonstran dalam aksi Jumat malam. Mereka diduga melemparkan benda ke arah petugas dan berusaha menerobos pagar pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi.

Nawrocki dan Tusk memang berada di kubu politik yang berseberangan. Presiden Polandia tersebut dekat dengan Partai Hukum dan Keadilan (PiS), kelompok nasional-konservatif yang menjadi oposisi, sedangkan Tusk memimpin pemerintahan koalisi pro-Uni Eropa.

Konflik mengenai Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari perselisihan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. PiS, yang memimpin Polandia pada 2015–2023, dituduh oleh sejumlah pihak di dalam negeri dan Uni Eropa telah menempatkan lembaga peradilan di bawah kendali politik.

Reformasi peradilan yang diterapkan selama pemerintahan PiS bahkan memicu sanksi denda dari Uni Eropa. Mahkamah Kehakiman Uni Eropa juga pernah menyatakan Mahkamah Konstitusi Polandia tidak lagi memenuhi standar sebagai pengadilan yang independen dan tidak memihak akibat penunjukan hakim pada masa pemerintahan PiS.

Tusk memenangkan pemilihan pada 2023 dengan janji memulihkan independensi peradilan. Namun, upayanya menghadapi hambatan akibat veto dari dua presiden berturut-turut yang memiliki kedekatan dengan PiS, termasuk Nawrocki.

Pemerintah menuduh Swieczkowski berulang kali melanggar hukum dan mengganggu jalannya lembaga peradilan. Tusk secara khusus menudingnya menghalangi hakim-hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen untuk menduduki jabatan di Mahkamah Konstitusi.

"Memulihkan supremasi hukum adalah kewajiban kami," tulis Tusk melalui platform X pada Jumat malam. Ia menyebut proses tersebut sulit setelah bertahun-tahun terjadi pelanggaran hukum di bawah pemerintahan PiS. Namun, menurutnya, tindakan tegas tetap diperlukan.

Sebaliknya, kubu presiden menilai tindakan pemerintah justru telah memicu krisis konstitusional. Marcin Przydacz, salah satu penasihat utama Nawrocki, mengatakan Polandia menghadapi upaya ilegal dan paksa untuk mengambil alih sebuah institusi penting negara.

Untuk meredakan ketegangan, Nawrocki mengundang seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen untuk melakukan pembicaraan pada Sabtu (31/10/2026). Sejumlah perwakilan partai koalisi pemerintah, termasuk Polandia 2050 dan Partai Rakyat Polandia (PSL), menghadiri pertemuan tersebut bersama beberapa kelompok oposisi. Namun, Tusk tidak hadir.

Pemerintahan Tusk merupakan koalisi yang terdiri atas Civic Coalition, Partai Kiri, Polandia 2050, dan PSL. Kubu presiden berharap perselisihan mengenai Mahkamah Konstitusi dapat menggoyahkan dukungan partai-partai tersebut terhadap perdana menteri.

"Segalanya bergantung pada partai-partai politik yang selama ini mendukung Donald Tusk," ujar Przydacz kepada AP seperti dikutip CNN.

Dalam pernyataannya pada Sabtu malam, Tusk kembali melontarkan kritik terhadap PiS. Ia mengibaratkan partai tersebut seperti seseorang yang mencuri dompet seorang perempuan lanjut usia, tetapi kemudian mengaku sebagai korban ketika polisi menangkapnya dan mengambil kembali barang curian itu.

Tusk juga menyebut respons PiS terhadap penangguhan Święczkowski, termasuk upaya menerobos masuk ke gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat, sebagai tahap baru dalam proses penghancuran supremasi hukum di Polandia. (*)