Aljir, MISTAR.ID - Aljazair memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (10/9/2026), menyusul ketegangan hubungan kedua negara yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Keputusan tersebut diumumkan setelah Aljazair menuding Abu Dhabi melakukan serangkaian tindakan yang dinilai “provokatif atau bermusuhan”. Namun, pemerintah Aljazair tidak menyebut secara spesifik tindakan yang menjadi pemicu langsung pemutusan hubungan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Aljazair menyatakan tindakan UEA telah mencapai titik yang tidak lagi dapat dianggap dapat diterima atau ditoleransi.

Kementerian itu juga menegaskan Aljazair “telah menghabiskan semua cara untuk mempertahankan hubungan bilateral” sebelum mengambil keputusan memutus hubungan diplomatik.

Duta Besar UEA kemudian dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Aljazair untuk diberi tahu mengenai keputusan tersebut. Menurut kementerian, Dubes UEA diberi waktu 48 jam untuk mematuhi keputusan itu.

Aljazair juga memutuskan menutup wilayah udaranya bagi seluruh pesawat sipil maupun militer yang terdaftar di UEA mulai Jumat (11/9/2026).

Ennahar TV, mengutip Kementerian Pertahanan Aljazair, melaporkan penerbangan komersial UEA dari dan menuju Aljir tetap dikecualikan dari larangan tersebut hingga akhir 2026, saat kontrak yang berlaku berakhir.

UEA kemudian memberikan tanggapan resmi dan berharap keputusan Aljazair memutus hubungan diplomatik hanya bersifat sementara.

“Kementerian Luar Negeri menegaskan penghargaan UEA terhadap rakyat Aljazair yang bersaudara dan kebanggaannya atas ikatan yang menyatukan kedua bangsa, khususnya melalui komunitas Aljazair yang tinggal di UEA serta warga Aljazair yang berkunjung ke negara tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri UEA.

Penasihat diplomatik Presiden UEA, Anwar Gargash, secara terpisah mengatakan melalui platform X bahwa hubungan diplomatik seharusnya didasarkan pada rasionalitas, komunikasi, dan kejelasan kepentingan, bukan melalui teka-teki maupun sinyal yang harus ditafsirkan.

Reuters mencatat Gargash tidak secara eksplisit menyebut Aljazair maupun mengaitkan pernyataannya dengan keputusan pemutusan hubungan diplomatik tersebut.

Menurut Gargash, diplomasi yang berhasil bergantung pada posisi yang jelas serta kemampuan mengelola kepentingan dan perbedaan secara efektif.

Hubungan Aljazair dan UEA mengalami peningkatan ketegangan dalam beberapa tahun terakhir. Media Aljazair juga kerap mengkritik Abu Dhabi dan menuduh UEA berupaya menimbulkan perselisihan di kawasan.

Aljazair dan UEA mengambil posisi berbeda dalam sejumlah isu regional. Aljazair menentang normalisasi hubungan dengan Israel.

Sebaliknya, UEA dan Maroko, yang merupakan rival regional Aljazair, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel berdasarkan Abraham Accords yang ditengahi Amerika Serikat pada 2020.

Perbedaan kedua negara juga terlihat dalam sengketa Sahara Barat yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

UEA mendukung klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dan memiliki konsulat di wilayah tersebut. Sementara Aljazair mendukung Front Polisario yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat.

Kepentingan kedua negara juga semakin bersinggungan di kawasan Sahel. UEA dalam beberapa tahun terakhir memperluas hubungan dengan sejumlah pemerintahan di kawasan tersebut.

Sementara itu, hubungan Aljazair dengan beberapa negara tetangganya di selatan menjadi tegang setelah serangkaian kudeta militer.

Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune pada 2025 mengatakan hubungan negaranya dengan seluruh negara Teluk berlangsung hangat kecuali dengan satu negara. Reuters menyebut pernyataan itu sebagai sindiran terselubung terhadap UEA.

Tebboune saat itu menggambarkan hubungan Aljazair dengan Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Qatar sebagai hubungan persaudaraan. Ia juga menuduh negara yang tidak disebutkan namanya itu mencampuri urusan dalam negeri Aljazair serta berusaha mengganggu stabilitas negaranya.

Ketegangan hubungan Aljazair dan UEA telah terlihat sebelumnya. Pada Februari 2026, Aljazair memulai proses pembatalan perjanjian layanan penerbangan dengan UEA yang ditandatangani di Abu Dhabi pada Mei 2013. (*)