Batam, MISTAR.ID (4/11/2026) — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan geram. Ia menilai Indonesia selama bertahun-tahun dirugikan karena komoditas unggulannya dijual ke negara tetangga sebelum sampai ke pembeli akhir.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat berada di Batam, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), nikel, dan timah. Namun, keuntungan dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dinikmati rakyat karena jalur perdagangannya masih melewati negara perantara.

“Kita ingin negara maju dan berdaulat. Saya kadang kesal juga. Indonesia produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tetapi ekspornya lewat negara tetangga,” kata Zulkifli.

Selisih Harga yang Bikin Rugi

Zulkifli mencontohkan perdagangan CPO. Ia menyebut harga CPO di pasar mencapai Rp27.000, tetapi Indonesia menjualnya ke negara tetangga hanya seharga Rp15.000.

Artinya, ada selisih Rp12.000 yang tidak dinikmati Indonesia. Selisih itu terjadi berulang selama bertahun-tahun.

“Harga CPO Rp27.000, kita jual ke tetangga Rp15.000. Berarti kita rugi Rp12.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi berpangku tangan terus. Kita ingin ekspor langsung,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, persoalan tersebut bukan sekadar soal jual beli. Persoalan ini menyangkut kemampuan Indonesia mengendalikan rantai distribusi dan memperoleh nilai tambah dari kekayaan alam sendiri.

Bukan Hanya CPO

Ia juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang dinilai menunjukkan posisi Indonesia kerap dirugikan, mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali, hingga tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia.

“Kalau ada apa-apa, kita Indonesia yang rugi,” katanya.

Zulkifli juga menyinggung sorotan terhadap pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ia mengaitkan berbagai tekanan tersebut dengan tantangan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional.

Ingatkan Pasal 33 UUD 1945

Menko Pangan itu mengingatkan pentingnya memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain perdagangan komoditas, Zulkifli menyoroti ketahanan pangan yang masih menghadapi tantangan ketergantungan impor sejumlah komoditas, seperti beras, gandum, gula, kedelai, dan garam.

Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab dengan meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui mekanisasi, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan manajemen produksi.

“Kalau rakyat kita tergantung bantuan terus, dana tunai, tidak mungkin Indonesia maju. Kita harus melatih, memberi kesempatan, memberi peluang agar rakyat produktif,” katanya.(Antara / hm02)