Medan, MISTAR.ID

Keluhan masyarakat Sumatera Utara terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita, semakin meluas. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional wilayah Medan dan Deli Serdang, pasokan MinyaKita tidak hanya terbatas, tetapi harganya juga melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menyoroti adanya anomali di pasar. Harga MinyaKita kini ditemukan mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram, padahal HET yang ditetapkan pemerintah hanya Rp15.700 per kilogram.

Gunawan memetakan sejumlah dugaan penyebab hilangnya MinyaKita dari peredaran. Salah satunya adalah tingginya serapan pemerintah untuk program bantuan sosial (bansos) pangan yang dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk beras dan minyak goreng.

“Bisa saja serapan minyak goreng untuk bansos sangat besar sehingga mengakibatkan kelangkaan di pasar. Meskipun di sisi lain, distribusi bansos ini seharusnya menurunkan permintaan di pasar. Namun faktanya, saat stok bansos di rumah tangga habis, masyarakat kembali ke pasar dan menemukan barangnya langka,” ujar Gunawan, Jumat (8/5/2026).

Ia juga mempertanyakan efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

“Apakah terjadi perubahan pada rasio DMO sehingga pasokan menjadi fluktuatif? Kepastian pasokan seharusnya bisa diatur melalui kebijakan tersebut,” ucapnya.

Selain masalah distribusi, kenaikan harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional yang sempat menyentuh USD1.175 per ton turut memicu kenaikan harga minyak goreng non-subsidi.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat beralih secara massal ke MinyaKita, yang akhirnya menciptakan celah bagi para spekulan.

“Kenaikan harga CPO memicu kenaikan harga minyak goreng jenis lain. Akibatnya, terjadi lonjakan permintaan terhadap MinyaKita. Disparitas harga yang jauh antara harga pasar dan HET ini berpeluang membuat tata niaga disusupi spekulan,” ujarnya.

Gunawan menilai pemerintah sebenarnya tidak sulit memetakan persoalan kelangkaan tersebut apabila cepat merespons keluhan masyarakat. Ia mendorong adanya koordinasi ketat antara Dinas Perdagangan dan Bulog untuk memperjelas jalur distribusi MinyaKita.

“Masyarakat mengeluhkan harga mencapai Rp20 ribuan. Kita perlu konfirmasi ke pemerintah atau Bulog, apakah distribusi ini melalui mereka atau dibiarkan bebas di pasaran. Jangan sampai ada penyesuaian anggaran pengadaan yang justru mengorbankan kebutuhan pokok rakyat,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta memastikan pasokan dari produsen tetap mengalir ke pasar tradisional sesuai kuota yang telah ditetapkan.