Pematangsiantar, MISTAR.ID (24/10/2026) — Harga cabai merah di Pematangsiantar melonjak tajam hingga Rp68 ribu per kilogram. Namun, menurut Darwin Damanik, pengamat ekonomi dari Universitas Simalungun, masalahnya ternyata bukan cuma soal cuaca buruk. Ia mengatakan penyebab utamanya justru gabungan antara supply shock dan manipulasi informasi di jalur distribusi yang sudah berlangsung menahun.

Memang, hujan deras di sentra produksi seperti Simalungun, Karo, dan Dairi membuat banyak petani gagal panen. Banyak cabai juga keburu busuk. Namun, Darwin melihat lonjakan harga yang terlalu tinggi di tingkat konsumen sebagai bukti adanya masalah struktural yang lebih parah.

“Bukan semata-mata gara-gara cuaca. Di tingkat petani, pasar cenderung oligopsoni. Mereka hanya punya beberapa pembeli besar. Sementara di tingkat pedagang besar malah oligopoli. Begitu stok turun, harga langsung dimainkan spekulan. Para agen pengumpul menaikkan harga tinggi-tinggi, bahkan sebelum cabai sampai ke pasar rakyat,” jelas Darwin kepada Mistar.id, Sabtu (24/10/2026).

Harga mahal yang bertahan lama itu, kata Darwin, menandakan adanya celah besar dalam pengelolaan logistik. Pematangsiantar memang menjadi kota transit. Namun, sayangnya, kota ini tidak memiliki fasilitas penyimpanan seperti Controlled Atmosphere Storage (CAS) atau cold storage yang memadai.

Dampaknya jelas. Cabai yang gampang busuk menjadi senjata para tengkulak. Petani dan pedagang kecil tidak punya pilihan. Posisi tawar mereka lemah.

Masalah makin parah ketika hasil panen dari Simalungun justru dikirim langsung ke luar daerah untuk dijual ke Pekanbaru atau Batam, yang menawarkan harga lebih mahal. Akibatnya, kebutuhan lokal di Pematangsiantar justru sering tidak kebagian stok.

Darwin juga menyoroti peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, yang menurutnya hanya bergerak cepat ketika masalah sudah terjadi, bukan melakukan pencegahan sejak awal.

“Langkah Pemko dan TPID selama ini cuma reaktif, jadi pemadam kebakaran. Operasi pasar murah memang penting, tapi itu sekadar meredam masalah sesaat, bukan menyelesaikan soal pasokan jangka panjang,” ujarnya.

Untuk memutus rantai kenaikan harga ini, Darwin menawarkan dua solusi. Dalam jangka pendek, Pemko harus memiliki neraca pangan harian yang rapi dan memangkas jalur distribusi. Caranya, mempertemukan langsung gabungan kelompok tani (gapoktan) dari Simalungun dengan para pedagang di Pasar Horas dan Pasar Dwikora.

Untuk solusi jangka panjang, Darwin menegaskan perlunya kerja sama antardaerah berbasis business-to-business (B2B) melalui BUMD pangan, ditambah investasi pada fasilitas penyimpanan berpendingin.

Langkah-langkah ini perlu segera dijalankan, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Jika dibiarkan, gelombang permintaan akan makin mendorong inflasi. Jika Pemko tetap cuek, masyarakatlah yang paling merugi.

“Pemerintah daerah harus benar-benar turun tangan. Subsidi ongkos angkut, intervensi pasar yang tepat, pengawasan distribusi skala besar, sampai gerakan tanam mandiri di masyarakat harus berjalan. Fasilitas penyimpanan juga menjadi kunci utama agar inflasi pangan di Pematangsiantar tidak terus-terusan terulang,” tutup Darwin. (hm27)