Samosir, MISTAR.ID
Masyarakat petani, masyarakat adat dan mahasiswa berunjuk rasa ke DPRD Samosir, Kamis (21/9/23). Aksi sempat memanas ketika anggota DPRD Samosir tidak bersedia diajak massa bertemu dengan Bupati Vandiko T Gultom.
Massa menuntut Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani supaya segera diterbitkan. Ajakan 3 anggota dewan untuk masuk ke gedung DPRD Samosir saat itu pun ditolak pengunjuk rasa.
Para pengunjuk rasa mendesak supaya anggota DPRD Samosir sebagai wakil rakyat mendampingi mereka menemui Bupati Samosir dalam menyampaikan tuntutan mereka.
Baca Juga:Â Jadi Pengedar Ganja Gara-gara Kecanduan, Warga Desa Pangaloan Samosir Ini Ditangkap Polisi
Pengunjuk rasa meminta anggota DPRD Samosir ikut mendampingi mereka menemui Bupati Vandiko karena merasa lembaga eksekutif dan lembaga legislatif telah saling tuding dalam penerbitan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“Kenapa kami mengajak ikut ke kantor bupati, karena kedua lembaga ini saling tuding tuding. Menurut pihak eksekutif, bahwa ini akan diakomodir legislatif, padahal terbitnya Perda itu harus ada 2 yang mempunyai inisiatif, eksekutif dan legislatif,” ujar salah seorang orator demo.
Pengunjuk rasa meminta supaya DPRD Samosir komitmen terhadap tuntutannya sebagai wakil rakyat karena dengan belum adanya Perda tersebut belum dapat mengakomodir kebutuhan petani.
