Samosir, MISTAR.ID
Pemkab Samosir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar rapat koordinasi (rakor) perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berbasis risiko, pada Kamis (22/6/23), di Aula kantor Bupati setempat.
Rakor yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir, Hotraja Sitanggang itu menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Tia Wanodya Chandra Ayu dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Jainudin Abdi.
Dalam laporannya, Kepala Dinas PMPTSP, Pilippi Simarmata menyampaikan, rakor ini bertujuan sebagai wadah evaluasi bersama antara pimpinan perangkat daerah, tim teknis dan tim pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan pengawasan perizinan berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha, non berusaha dan non perizinan.
Baca juga: Urus Perizinan di Medan Lebih Gampang Lewat Sipandu
Dalam arahannya, Plh Sekda mengatakan, pelayanan perizinan sebagai garda terdepan dalam melayani investor, untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi mereka (investor).
“Kenyamanan terhadap investor didapatkan melalui pelayanan yang profesional dan kepastian waktu, sesuai dengan standar pelayanan dan mekanisme,” katanya.
Ia berharap, supaya pelayanan terpadu satu pintu menjadi lembaga pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dimana secara langsung dapat memberikan kemudahan pelayanan, sehingga meningkatkan iklim investasi yang kondusif.
Baca juga: Dinas PMPTSP Samosir Tertutup Soal Perizinan Hotel Labersa
Hotraja menjelaskan, mulai tahun ini, pengawasan perizinan berusaha akan dilakukan melalui sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).
“Sistem ini mempermudah pengurusan perizinan berusaha, karena dapat melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa dibatasi ruang dan waktu,” jelasnya.
Kegiatan rakor dilaksanakan secara hybrid itu dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim teknis pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Kabupaten Samosir. (josner/hm16)
