Pematang Siantar, MISTAR.ID
Plt Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani mengharapkan terciptanya kemitraan strategis antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku industri jasa keuangan agar dapat menciptakan sumber-sumber ekonomi kerakyatan yang baru.
Selain menciptakan sumber-sumber ekonomi kerakyatan yang baru, kemitraan strategis itu diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi di Kota Pematang Siantar.
Harapan itu disampaikan dr Susanti dalam sambutannya di saat menghadiri acara Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pematang Siantar, Selasa (26/7/22).
Baca Juga:Tiga Daerah di Sumut Percepat Akses Keuangan Melalui Business Matching TPAKD
Rapat pleno itu, diharapkan dapat mengevaluasi target program kerja TPAKD tahun 2022 pada triwulan berikutnya, baik capaian target program kerja, progres program kerja, dan rencana tindak lanjut program kerja, serta dapat memformulasikan program kerja TPAKD tahun berikutnya. Sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas capaian program kerja yang diharapkan.
“Dengan program kerja yang berkuantitas dan berkualitas, serta capaian target yang maksimal, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dengan optimalisasi sektor-sektor yang kontributif terhadap perekonomian,” kata Susanti.
Ia menyampaikan dan mengharapkan kepada pihak perbankan untuk lebih mendukung program pemerintah khususnya Pemko Pematang Siantar. Ia juga berharap pelaksanaan KUR agar lebih cepat dilaporkan kepada Pemko Pematang Siantar.
Baca Juga:Provinsi Sumut Raih TPAKD Awards 2021
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Pematang Siantar Hendra TP Simamora dalam laporannya menyampaikan, rapat pleno merupakan salah satu mekanisme yang harus ditempuh oleh TPAKD. Rapat itu dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun dan dilakukan minimal satu kali di setiap semester serta dihadiri pengarah TPAKD.
Salah satu tujuan pelaksanaan rapat pleno adalah membahas dan menetapkan usulan program kerja yang akan dilaksanakan TPAKD, yang meliputi program kerja prioritas, time frame, serta target.
Rapat pleno, kata Hendra, diikuti Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara, perbankan yang menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Pematang Siantar, BPS, KPPN serta OPD yang masuk TPKAD. (ferry/hm12)
