Tebing Tinggi, MISTAR.ID – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menerapkan kebijakan baru terkait penghematan penggunaan listrik. Langkah ini mampu menekan pengeluaran pemerintahannya Rp261 juta setiap bulannya.

Program efisiensi energi tersebut resmi dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi bersama PT PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Perhitungan Selisih Daya Terpasang di Ruang Utama Lantai 4 Kantor Wali Kota Tebing Tinggi, Kamis (30/7/2026).

Iman Irdian Saragih mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil survei lapangan bersama yang melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tebing Tinggi dan PLN.

Menurutnya, kolaborasi strategis itu tidak hanya mampu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran listrik, tetapi juga menjadi bukti komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih baik dan berkelanjutan.

"Kami menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan PLN bersama Dishub Tebing Tinggi. Upaya ini bukan hanya mengurangi beban pembayaran listrik, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih baik dan berkelanjutan," ujar Iman.

Ia menegaskan, Pemko Tebing Tinggi mendukung penuh program penertiban dan meterisasi penerangan jalan umum (PJU) yang dilakukan PLN sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah kota akan terus berkolaborasi dengan PLN agar masyarakat tetap memperoleh layanan penerangan jalan yang optimal, sekaligus memastikan penggunaan listrik berlangsung secara tertib, efisien, dan transparan.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu, memaparkan hasil survei penertiban penggunaan listrik PJU di Kota Tebing Tinggi. Dari pembenahan yang dilakukan, termasuk penggantian lampu jalan menjadi lampu hemat energi serta pemasangan meteran baru, PLN mencatat potensi penghematan anggaran yang signifikan.

Pengurangan daya PJU sebesar 318.800 VA diperkirakan mampu menghemat biaya listrik hingga Rp191 juta per bulan. Selain itu, efisiensi dari penertiban rutin diproyeksikan mengurangi pengeluaran sekitar Rp70 juta per bulan, sehingga total potensi penghematan mencapai sekitar Rp261 juta setiap bulan.

"Total terdapat 6.731 titik PJU non-meterisasi yang diharapkan segera dilakukan meterisasi. Langkah ini untuk memastikan penggunaan daya lebih terukur dan efisien tanpa mengurangi tingkat pencahayaan bagi masyarakat," jelas Ramses.