Monday, July 20, 2026
home_banner_first
SUMUT

Wakil Ketua DPRD Sumut Usul Gaji Pejabat Dipotong untuk Bantu Korban Banjir dan Longsor di Sumatera

Mistar.idSenin, 15 Desember 2025 pukul 15.45 WIB
wakil_ketua_dprd_sumut_usul_gaji_pejabat_dipotong_untuk_bantu_korban_banjir_dan_longsor_di_sumatera

Kondisi Desa Huta Godang dan Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapsel pasca diterjang banjir bandang, Jumat (28/11/2025). (foto: dokumentasi/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai NasDem, Ricky Anthony, mengusulkan pemotongan gaji dan tunjangan seluruh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Usulan tersebut disampaikan politisi NasDem itu sebagai upaya membantu percepatan penanganan korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat.

Menurutnya, jika penanganan pascabencana hanya mengandalkan anggaran daerah, penderitaan para pengungsi dikhawatirkan tidak akan segera berakhir. Oleh karena itu, ia menilai perlu dilakukan pemotongan gaji atau tunjangan pejabat untuk disisihkan bagi korban bencana.

“Pemotongan gaji dan tunjangan pejabat pemerintah ini sangat memungkinkan dilakukan untuk membantu pemulihan pascabencana, sebab sampai saat ini pemerintah pusat masih terkesan lambat menetapkan bencana di Sumatera menjadi bencana nasional,” katanya kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Ia menilai penanganan bencana di lapangan belum berjalan maksimal. Pasalnya, penyaluran logistik hingga kini masih belum merata, sementara kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus meningkat.

Ia menjelaskan, sejumlah infrastruktur, khususnya di Sumut, masih mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut meliputi akses jalan terputus, jembatan ambruk, fasilitas pelayanan publik rusak, listrik belum pulih di sejumlah wilayah, bahkan jaringan komunikasi dan internet masih terputus.

“Kami menduga salah satu penyebab lambatnya penanganan ini karena keterbatasan anggaran. Karena itu, dibutuhkan langkah luar biasa, salah satunya dengan memotong gaji pejabat dan mengalihkannya untuk korban bencana atau segera menetapkan status bencana nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, usulan tersebut murni dilandasi pertimbangan kemanusiaan dan semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia.

“Dalam situasi darurat seperti ini, seluruh elemen negara harus ikut berkorban. Jangan sampai rakyat terus menderita, sementara negara tidak mengambil langkah berani,” ucapnya. (hm27)



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN