Sutrisno Pangaribuan Tegaskan PDIP Tak Akan Ajukan Kader untuk Posisi Wapres

Medan, MISTAR.ID (12/11/2026) – Wakil Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut), Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa pihaknya tidak menganut politik oportunistik yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.

Ia menyampaikan bahwa terkait kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pihaknya memastikan tidak akan memanfaatkan peluang kekosongan posisi wakil presiden.

“PDI-P tidak akan memanfaatkan kekosongan posisi wakil presiden dengan mengajukan kadernya sendiri untuk mengisi jabatan tersebut, meskipun diminta oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya kepada Mistar, Kamis (12/11/2026).

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa PDI-P tetap berkomitmen pada posisinya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Prabowo Subianto.

“Keputusan seluruh anggota Fraksi PDI-P untuk menggunakan hak menyatakan pendapat didasarkan pada fakta hukum, khususnya bahwa pencalonan Gibran sejak awal bermasalah, mengingat ia dipaksakan untuk menempati posisi sebagai calon wakil presiden,” tegasnya.

Ia menuturkan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo beserta partai-partai koalisi pendukungnya untuk menentukan dan mengusulkan dua kandidat bagi posisi wakil presiden yang baru.

“Salah satu kriteria penting bagi kandidat baru tersebut adalah tidak boleh menjadi atau menambah beban bagi Presiden Prabowo, sebagaimana yang terjadi dengan Gibran,” ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa kriterianya adalah individu tersebut tidak boleh menjadi bagian dari kelompok "Solo" mana pun, tidak terlibat dalam faksi Parcok, dan bukan bagian dari lingkaran Listyo Sigit Prabowo (LSP).

“Mereka harus memiliki niat tulus untuk mendukung Presiden Prabowo hingga masa jabatannya berakhir, menjelang pemilihan presiden tahun 2029. Selain itu, individu tersebut tidak boleh memiliki agenda politik pribadi atau ambisi untuk mencalonkan diri sebagai kandidat presiden pada tahun 2029,” tegasnya.

Ia turut menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto tidak memilih calon wakil presiden dari kalangan pimpinan partai politik pendukung guna menghindari konflik kepentingan di antara partai-partai tersebut.

“Sebaliknya, Presiden Prabowo sebaiknya memilih kandidat profesional yang independen dengan latar belakang kuat dalam administrasi pemerintahan, seseorang yang mampu menutupi kekurangan serta kelemahan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Sekretaris Kabinet,” ujarnya. (hm27)