Tiga Kabupaten di Sumut Segera Resmikan Mal Pelayanan Publik, Total Jadi 11
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto. (Foto: Iqbal/Mistar)
Medan, MISTAR.ID (12/11/2026) – Sebanyak tiga Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumatera Utara (Sumut) akan diresmikan pada penghujung 2026. Ketiganya berada di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol. (Purn.) Purwadi Arianto, dalam acara Optimalisasi Peran MPP di Aula Raja Inal Siregar.
"Hari ini kami ingin memberikan penguatan. Berdasarkan hasil evaluasi, kemungkinan tahun ini akan ada tiga kabupaten yang meresmikan Mal Pelayanan Publik," ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (12/11/2026).
Diketahui, saat ini sudah ada delapan MPP yang beroperasi di Sumut. Kedelapannya berada di Kota Medan, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Batu Bara, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Labuhanbatu Utara.
Purwadi mengatakan hingga akhir 2026 nanti akan ada 11 MPP yang beroperasi di Sumut. Ia berharap keberadaan MPP tersebut dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.
"Ini menjadi semangat baru agar daerah lain juga segera membangun MPP, karena ini bagian dari keadilan birokrasi di tengah masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar segera memiliki MPP. Diketahui, saat ini terdapat 22 kabupaten dan kota di Sumut yang belum memiliki MPP.
"Nanti kita lihat penggunaan aset yang sudah ada terlebih dahulu, karena ini memang untuk menyatukan semuanya. Secara fisik memang diperlukan. Kita bisa melihat aset milik kabupaten dan kota yang baik, bagus, dan layak untuk digunakan. Kita akan mendorong dan mengupayakan agar aset tersebut bisa dijadikan Mal Pelayanan Publik," tuturnya.
Ia berharap 22 kabupaten dan kota tersebut bisa segera menyusul untuk memiliki MPP di daerah masing-masing.
"Gedungnya tidak harus cantik sekali. Yang penting pelayanannya memadai. Seperti yang disampaikan Pak Wamen, masyarakat yang datang ke sana benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan atau urusan yang ingin diurus. Itu yang paling penting," kata Bobby. (hm27)