Aliansi Petani untuk Keadilan Desak Evaluasi Izin Lingkungan PT DPM

Dairi, MISTAR.ID - Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (12/11/2026). Mereka menyampaikan 11 tuntutan terkait penerbitan izin lingkungan PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Sebelum mendatangi Kantor Bupati, peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di Gedung Djauli Manik, kemudian bergerak menuju gedung DPRD Dairi. Namun, karena tidak mendapat tanggapan di lokasi tersebut, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati.

Aksi dikoordinatori Duat Sihombing dan Susandi Panjaitan dari Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK).

Dalam aksinya, massa menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT DPM melalui seruan bertajuk "Racun Izin Lingkungan PT DPM". Mereka menilai persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan investasi dan penerimaan ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan, sumber air, tanah, pangan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Massa menyoroti potensi risiko bencana di wilayah pertambangan serta dugaan dampak aktivitas sebelumnya, seperti pencemaran sungai, kerusakan persawahan, dan kematian ikan.

Mereka juga menyebut potensi ancaman terhadap sumber air yang dimanfaatkan masyarakat di 38 desa pada delapan kecamatan, dengan kebutuhan air bagi sekitar 9.500 jiwa.

Dalam tuntutannya, massa turut mengingatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT dan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 yang berkaitan dengan perkara PT DPM.

Menurut mereka, putusan tersebut harus menjadi pertimbangan penting dalam menilai penerbitan keputusan lingkungan yang baru. Pemerintah juga diminta menjelaskan perubahan aspek keselamatan dan lingkungan yang menjadi dasar penerbitan keputusan terbaru.

Saat berita ini ditulis, peserta aksi masih bertahan di depan Kantor Bupati Dairi. Sementara itu, informasi yang dihimpun MISTAR menyebutkan Pemkab Dairi bersama DPRD tengah berfokus membahas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.